RADAR JOGJA – Pemkab Bantul akan dipimpin Penjabat Bupati setelah 26 September nanti. Itu karena bupati dan wakil bupati saat ini kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Keduanya harus cuti selama masa kampanye.

Bupati Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih (AHM) harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Demi menjaga netralitas Pemkab Bantul menjelang masa kampanye Pilkada Bantul 2020. Cuti efektif dilaksanakan 26 September sampai 5 Desember 2020.

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1/2018 tentang Perubahan Permendagri 74/2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Di mana Suharsono dan AHM saat ini menjabat Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Dan kembali mencalonkan diri dalam Pilkada, sebagai Bupati Bantul. “Ini hasil koordinasi kami dengan Pemprov DIJ,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis ditemui usai rapat Forkopimda di ruang kerja Bupati Bantul Selasa (1/9).

Selama cuti, Suharsono dan AHM dilarang menggunakan fasilitas Pemkab. Namun, tetap mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian. Alur pemberian cuti di luar tanggungan negara dimulai dengan pengajuan oleh Suharsono dan AHM ke Pemkab pada 4-6 September. Ditargetkan, Gubernur DIJ HB X memberi cuti di luar tanggungan negara pada 7-8 September. “Selanjutnya Gubernur mengajukan tiga calon Penjabat Bupati pada Mendagri,” jelasnya.

Calon Penjabat Bupati nantinya diisi oleh pimpinan tinggi pratama tingkat yang berasal dari Pemprov DIJ. Saat Pilkada 2015 lalu, Pemkab Bantul juga pernah dipimpin Penjabat Bupati Sigit Sapto Raharjo. Pengukuhan penjabat Bupati dilakukan oleh Gubernur DIJ. “Selama 26 September – 5 Desember penjabat Bupati menjalankan tugasnya,” tambah Helmi.

Ditambahkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bantul Suparman Pjs Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati. Tapi khusus penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus melalui persetujuan Mendagri. “Jadi kami usahakan produk hukum selesai sebelum (Bupati dan Wakil Bupati) cuti di luar tanggungan negara,” sebutnya. (cr2/bah)

Bantul