RADAR JOGJA – Petani cabai dan bawang merah di kawasan pantai selatan menolak rencana pembangunan kantor koperasi Baitul Malwa Tamwil (BMT) di lahan bekas Sarana Terminal Agrobisnis (STA). Tepatnya di selatan pintu masuk Pantai Samas, Padukuhan Tegalrejo, Kalurahan Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul. Puluhan petani melakukan aksi demonstrasi, Rabu pagi (26/8). Mereka mengancam akan membakar alat berat yang akan merobohkan bangunan STA.

Ketua Kelompok Lelang Cabai Kecamatan Sanden, Subandi, mengungkapkan, belum ada sosialisasi terkait alih fungsi lahan kepada para petani dari pihak BMT. Pihaknya menolak pembangunan karena lahan tersebut diklaim untuk kepentingna petani cabai dan bawang. Sebab STA dibangun di masa pemerintahan Bupati Bantul Idham Samawi untuk menolong petani saat harga cabai jatuh.

“Kami khawatir akan kehilangan tempat pelelangan yang sejatinya juga dibangun untuk memfasilitasi para petani cabai dan bawang merah di kawasan Pantai Selatan Bantul,” jelasnya.

Bangunan tersebut, lanjut Subandi, sempat mangkrak selama lima tahun karena kondisinya yang membahayakan. Kemudian petani memindahkan tempat pelelangan ke runah warga. Permohonan perbaikan bangunan STA juga tak kunjung mendapatkan tanggapan.

“Pihak Desa seharusnya memperbaiki bangunan itu. Bukan malah menyewakan ke pihak lain,” keluhnya.

Warga petani berharap bangunan tersebut bisa berfungsi kembali karena sangat membantu para petani ketika harga panen menurun.

Di sisi lain Carik Desa Srigading Dwi Krisdyanto menepis anggapan menelantarkan bangunan tersebut. Sebab lahan bangunan tersebut bukan milik pemerintah desa melainkan tanah Magersari atau Sultan Ground.

“Di bidang aset kabupaten Bantul juga tidak ada. Makanya kami berani memberikan surat keterangan,” ujar Dwi.

Selain itu, pihak BMT juga telah mengantongi surat keterangan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul serta izin pemanfaatan lahan dari Bupati Bantul. 

Sementara itu, perwakilan Panitikismo Pemerintah DIJ Julaidi Rastyanto menyatakan jika lahan seluas 2.000 meter persegi itu mengantongi surat kekancingan dari pihak Keraton Jogja. Pihak BMT sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan seperti Surat Keterangan dari pihak Desa yang menyebutkan lahan tersebut bukan sengketa.

“Kalau sosialisasi dari BMT sudah ada. Dari Desa juga menyebutkan bangunan STA itu sudah mangkrak 10 tahun lebih dan jika dibiarkan akan membahayakan manusia,” ujarnya. (sky/tif)

Bantul