RADAR JOGJA – Pandemi Covid-19 berdampak pada program kerja pemerintah. Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) menyebabkan beberapa rancangan peraturan dearah (raperda) dihapus.

Dari total 17 raperda tahun ini, tujuh di antaranya harus dihapus. Selain raperda prakarsa bupati, ada pula raperda prakarsa dewan. “Raperda bupati ada dua, dewan lima yang dihapus,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul Pambudi Mulya usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Bantul, kemarin (8/7).

Pambudi menuturkan penghapusan raperda itu berdasarkan surat Bupati Bantul Nomor 180/02134/Hkm perihal perubahan propemperda 2020 serta disposisi Ketua DPRD Bantul Nomor 180/283. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertimbangan tertentu.

Dikatakan, satu raperda bupati terkait izin lingkungan dan cipta kerja dihapus karena masih menunggu undang-undang omnibuslaw. Pertimbangan lainnya dikarenakan refocusing anggaran serta melakukan efektivitas dan efisiensi pembahasan raperda.

Adapun kelima raperda prakarsa DPRD dihapus dari masing-masing komisi dewan, antara lain, Komisi A tentang pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal. Komisi B terkait dengan pajak. Komisi C rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komisi D terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Serta Bapemperda terkait retribusi perizinan.
Menurutnya, penghapusan ini langkah terbaik di tengah pandemi. Sehingga, legislatif dan eksekutif dapat lebih fokus dalam penanganan dampak Covid-19 ini.

Selain adanya penghapusan raperda, tahun ini dewan akan merubah empat raperda yang sebelumnya dilaksanakan di triwulan dua kini diubah pembahasannya di triwulan tiga. Antara lain, penyelenggaraan reklame dan media informasi. Rencana induk pengembangan pariwisata 2015-2025.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan ketahanan keluarga. “Dari 10, sisanya. Tiga raperda bersumber dari APBD. Tujuh lainnya dari non APBD,” terang Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Bantul Subhan Nawawi menambahkan, penambahan pembahasan empat raperda tersebut dipersiapkan untuk menyambut kebijaksanaan tatanan new normal terkait pelayanan publik. Selain itu, raperda dibutuhkan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah kabupaten Bantul.

Uji kir misalnya, sedikitnya dilakukan sekali dalam lima tahun. Dengan kondisi seperti ini, dirasa tidak relevan jika uji kir berkala dilakukan secara langsung. Kemudian, ketahanan keluarga sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. (mel/bah)

Bantul