RADAR JOGJA – Program padat karya dianggap sebagai salah satu solusi mengentaskan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk 22 program pelatihan dan dua pemberdayaan.

Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Wijilastuti menyebut, dinasnya melakukan follow up kebijakan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Alokasi dana penaganan dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja di Bantul diwujudkan pelatihan kerja melalui program padat karya. Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi Rp 1,6 miliar. “Ditambah pemberdayaan tenaga kerja dalam membuat wastafel dan masker sebesar Rp 150 juta. Jadi total bantuannya Rp 1,7 miliar,” kata Tirul, Jumat (3/7).

Program pelatihan difokuskan pada bidang pembuatan alat pendukung protokoler kesehatan, seperti hand sanitizer, masker, alat pelindung diri (APD), dan wastafel. Namun, pelaksanaannya masih menunggu instruksi dari Balai Latihan Kerja (BLK) Solo. “Karena kami di bawah BLK Solo untuk kegiatan pelatihannya,” jelasnya.

Tirul mengakui pelatihan ini tidak menyerap banyak tenaga kerja. Sebab setiap pelatihan hanya menampung 16 orang tenaga kerja. Sedangkan pemberdayaan tenaga kerja untuk pembuatan masker dan wastafel menyerap 32 orang. Jadi totalnya hanya menyerap sebanyak 382 tenaga kerja. Padahal, tenaga kerja yang terdampak di Bantul jumlahnya lebih dari 8.000 orang. “Kami prioritaskan untuk yang terkena PHK, dirumahkan, atau usahanya tidak jalan dulu,” sebutnya.

Untuk itu Disnakertrans masih menunggu program lain dari Kemenaker. Tirul berharap, program perluasan kerja nantinya membuka kegiatan program kerja mandiri, produksi, maupun infratruktur. “Saya sudah mengusulkan data ke Ditjen Binapenta dan PPK, mudah-mudahan (mendapat alokasi untuk) karyawan lain yang terdampak,” ucapnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bantul Ponijan mengaku belum mengetahui program padat karya yang akan diselenggarakan oleh Disnakertrans. Namun, dia mendukung pelaksanaan program. Hanya saja perlu pendataan dan kriteria tenaga kerja yang terdampak harus diperinci. Dia menilai, kondisi pekerja sudah berbeda dari awal pandemi. “Setelah memasuki masa new normal, geliat usaha mulai bangkit dan secara ekonomi lebih baik. Meskipun belum sepenuhnya,” ucapnya.

Salah satu pekerja yang sempat dirumahkan Aris Subagyo misalnya. Dia mengaku sudah kembali bekerja saat dihubungi Radar Jogja. Pabrik tempatnya dulu bekerja sudah beroperasi normal. Kendati begitu, Aris tidak menjawab, dia masih menerima bantuan dari kartu prakerja atau tidak. (cr2/din)

Bantul