RADAR JOGJA – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) kelas khusus olahraga (KKO) SMP di Bantul dilaksanakan lebih dahulu dibanding jalur lainnya, yaitu pada tanggal 22-24 Juni. Kepemilikan sertifikat akan mempermudah calon siswa untuk diterima di sekolah yang diinginkan.

“Jika memiliki sertifikat, mereka sudah tersaring,” sebut Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Retno Yuliastuti ditemui dikantornya kemarin.

Dijelaskan, kepemilikan sertifikat minimal ditingkat kabupaten merupakan syarat baru yang diberlakukan oleh Disdikpora Bantul. Penerapan syarat ini baru dicantumkan oleh Disdikpora pada PPDB KKO tahun ini. “Soalnya kalau kelas olahraga dibuka, tapi tidak memiliki kriteria, bisa dibayangkan anak yang tidak mempunyai kemampuan dan setengah dipaksakan masuk ke situ,” paparnya.

Kekhawatiran tersebut, dikatakan Retno yang membuat Disdikpora melakukan evaluasi. Selain itu, Disdikpora menginginkan bakat keolahragaan siswa terpusat di empat sekolah yang memiliki KKO, yaitu SMPN 3 Pleret, SMPN 3 Imogiri, SMPN 1 Kretek, dan SMPN 3 Kretek. “Jadi kami mau memberikan akses yang luas bagi anak yang memiliki keminatan di bidang olahraga dan ingin masuk ke sekolah khusus. Kami berikan akses itu. Kalau syarat tidak terpenuhi silahkan bertarung di zonasi,” jelasnya.

Diungkapkan, alasan pembukaan KKO oleh Disdikpora Bantul karena sekolah tidak mampu bersaing secara akademik. Pada umumnya anak yang memiliki kemampuan olahraga bagus dan memiliki kemampuan akademik yang baik, justru enggan masuk KKO. “Jadi kami mengakomodasi setiap sekolahan untuk dapat menyelenggarakan pilihan bagi anak,” jelasnya.

Dikatakan, setiap tahunnya Dissikpora memberikan alokasi khusus untuk KKO, Rp 20 juta untuk SMPN 1 Kretek dan SMPN 3 Kretek. Sedangkan SMPN 3 Imogiri dan SMPN 3 Pleret sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. “Untuk menyediakan guru atau pelatih yang lebih mempuni,” jelas Retno.

Terpisah, Kepala SMPN 3 Pleret Darsiti mengatakan, PPDB KKO yang mengharuskan calon siswa memiliki sertifikat minimal di tingkat kabupaten, akan membuat sekolah kesulitan mendapatkan siswa. “Kenyataannya kalau hanya menggunakan itu, kami hanya akan mendapat satu atau dua anak. sisanya harus dipenuhi dengan zonasi,” paparnya. (cr2/bah)

Bantul