RADAR JOGJA – Rencana penerapan new normal memberi dampak positif pada dunia usaha. Dengan begitu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkannya tenaga kerja tidak semakin meningkat pesat.

Pemilik pabrik furnitur asal Bangunharjo, Sewon, Bantul, Zaki mengaku belum merasakan dampak yang signifikan dari rencana penerapan new normal. Setidaknya, rencana tersebut membawa angin segar bagi galerinya. ”Sudah mulai didatangi tamu lagi, tapi 90 persen penjulan masih dari online,” sebut Zaki ditemui di kantornya Rabu (3/6).

Zaki mengungkap pihaknya tengah bersiap melakukan ekspor. Pengiriman yang sempat mandek akibat pandemi korona, dimanfaatkan untuk mengebut pengerjaan produk. Barang yang telah jadi siap dikirim. “Mau dikirim ke Korea,” ungkapnya.

Dikatakan usahanya mampu bertahan di tengah korona sehingga tidak melakukan PHK. Terlebih, kini dirinya mulai dihubungi oleh broker Eropa seperti Itali, Spanyol, dan Jerman. “Ini mulai berangsur pulih,” ujarnya.

Kendati begitu, Zaki mengharapkan new normal dapat segera diberlakukan. Supaya galeri miliknya dapat kembali ramai dikunjungi tamu. “Kalau online, pelanggan terpatok pada barang yang mereka butuhkan saja. Kalau datang langsung, bisa tambah yang lain,” sebutnya.

Sementara pemilik usaha mebel di Trimulyo, Jetis, Bantul Diko Aditya mengaku sempat merumahkan karyawan. Wacana new normal diakuinya membuat usahanya mulai kembali merangkak naik. “Jadi tidak akan merumahkan lagi,” ujarnya.

Saat ini, Diko hanya melayani pembelian dari dalam negeri. Namun, diakui beberapa broker mulai melakukan permintaan. “Akses ekspor sepertinya mulai dibuka, soalnya sudah mulai ada permintaan dari broker,” sebutnya.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Batul Anursina Karti membenarkan wacana new normal menggagalkan gelombang lanjutan PHK dan dirumahkannya tenaga kerja di Bantul. Pada awal Maret, Disnakertrans melakukan pendataan terhadap 313 perusahaan yang memiliki masa jatuh kontrak dengan pekerjanya di bulan Mei.

Pada bulan April, Disnakertrans bersama perusahaan yang ada di Bantul melakukan perjanjian bersama. Dikatakan, dalam perjanjian tersebut turut dimuat perihal pengupahan sampai bulan Mei. “Ternyata akhir Mei, ada kebijakan new normal. Sampai saat ini belum ada perusahaan yang melapor, terkait PHK atau merumahkan pekerja,” ungkapnya kemarin.

Ditambahkan oleh Sekretaris Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti sampai data per 30 Mei 2020 jumlah warga Bantul yang terkena PHK dan dirumahkan sebanyak 7.259 orang. Sedangkan jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan yang ada di Bantul sebanyak 10.000 orang. “Kami bertahan dengan data itu sejak 12 Mei. Sekarang belum ada penambahan lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan, selalu merujuk keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan menyiapkan regulasi sebelum benar-benar melaksanakan new normal. “Semua harus tertata maka perlu kebersamaan semua komponen untuk menyiapkan perangkat sesuai protokol kesehatan,” paparnya. (cr2/bah)

Bantul