RADAR JOGJA – Armada pengangkut sampah tanpa pengungkit masih dapat beroperasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Senin (14/4). Pemberlakuan larangan terhadap armada yang tidak direkomedasikan oleh pemerintah kabupaten-kota, baru akan dilaksanakan 1 Mei mendatang.

Kepala Balai Pengelola Sampah TPST Piyungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIJ Fauzan Umar menjelaskan saat ini masih membebaskan operasional armada tanpa pengungkit. Selanjutnya, pada 1 Mei armada yang beroperasi harus mendapat rekomendasi, yang kriterianya diserahkan kepada pemerintah kabupaten-kota.

Dijelaskan, dump truck, truk hidrolik menjadi salah satu yang direkomendasikan. Kedua jenis armada tersebut, memenuhi kriteria sebagai armada pengungkit. Sebab, armada yang tidak memiliki pengungkit harus bongkar secara manual dan membutuhkan waktu lama. “Nanti akan terjadi antrean,” ujarnya.

Penerapan kebijakan tersebut dikarekan kondisi TPST Piyungan yang sangat memprihatinkan. Penutupan sementara pun dimungkinkan kembali terulang. “Karena keterbatasan alat jadi harus seperti itu. Kecuali kalau alat berat banyak, sebagian dapat menata sebagian untuk malayani armada,” paparnya.

Sementara itu, sopir armada Fajar Restu Wibowo mengaku masih bingung karena armadanya tidak memiliki pengungkit. Sedangkan untuk membeli truk sampah terkendala biaya. Apalagi selama ini dia hanya mengandalkan pemerintah desanya. ”Saya hanya diberdayakan desa,” ujar pria yang pengangkut sampah dari Srimulyo, Piyungan, Bantul itu.

Sedangkan sopir armada asal Sleman, Sumargiono mengaku kebijakan tersebut membawa dilematis tersendiri. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman hanya akan merekomendasikan armada dengan pengungkit. Namun, jika armadanya diganti menjadi truk, jalanan kampung tempatnya biasa mengangkut sampah tidak muat. “Sama jalan masuknya boleh tidak. Kampung kan punya aturan, truk dilarang masuk, ada risiko merusak jalan,” ujarnya.

Padahal, Pemkab Sleman tidak mampu mengangkut sampah masyarakat sendirian. “Serba salah, semua dilema,” tambahnya.

Keputusan Pengelola untuk memperbolehkan truk hidrolik disambut baik oleh Ketua Paguyuban Eker-eker Golek Menir, Sodik Marwanto. Keputusan pengelola dianggapnya lebih ringan, daripada menganti armada menjadi truk sampah. “Saya sudah pesan hidrolik. Harganya sekitar Rp 20 juta, itu pun bekas,” ujarnya.

Sodik berharap, pengelola nantinya dapat bersikap tegas dan tidak tebang pilih. Untuk sopir armada yang belum mampu membeli truk sampah atau memasang hidrolik, diminta untuk membuang di depo TPS sementara yang akan dikelola oleh paguyubannya. “Nanti ada perpindahan dari armada yang memiliki hidrolik,” jelasnya.

Saat ini, Paguyuban Eker-eker Golek Menir memiliki 150-an anggota yang tersebar di Jogja, Sleman, dan Bantul. Tercatat sekitar tujuh orang sudah membeli truk sampah. Sedangkan lima orang anggota sudah memesan hidrolik. “TPS baru satu, masih kami wacanakan,” ujarnya. (cr2/bah)

Bantul