RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan  rumah singgah bagi warga yang mengalami penolakan tinggal di kampungnya. Rumah singgah itu memanfaatkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Parangtritis, Jetis, Bantul dan Gedung Bina Loka Karya (BLK) Bambanglipuro, Bantul.

“Kami sudah siapkan dan sudah dilakukan pengecekan lokasi,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten bantul Helmi Jamharis.

Rumah singgah sebagai upaya alternatif apabila ada warga kampung yang melakukan penolakan terhadap warga yang mudik. Lantaran disejumlah dusun menerapkan lockdown. Meski demikian, langkah ini yang terakhir dilakukan. Pemkab, akan lebih dulu memberikan edukasi kepada masyarakat.  “Agar pemudik melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tentu saja dalam pengawasan warga,” ungkapnya.

Wakil Ketua 1 Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Infeksi Covid-19 Kabupaten Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, sejauh ini belum ada warga yang ditampung di rumah singgah. Dari dua ribuan lebih pemudik yang masuk Bantul, sesuai kebijakan utama semua menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing.  “Sejauh ini belum ada penolakan warga. Toh, kalaupun ada kami berikan edukasi dan warga menerima,” tuturnya.

Jika terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat wilayah, pihaknya akan memfasilitasi di rumah singgah tersebut. Pemkab juga akan mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk makan.

Rumah singgah, dapat menampung sekitar 50-an orang di dua lokasi tersebut. “Dengan kondisi ini saya yakin mampu diselesaikan di tingkat keluarga, RT maupun pedukuhan,” ungkap Hermawan yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat Bantul.

Bupati Bantul Suharsono mengimbau, lockdown yang terjadi di dusun-dusun merupakan inisiatif warga, bkan imbauan dari pemerintah. Kendati begitu, pihaknya melarang agar tidak terjadi penolakan bagi warga yang tinggal di dusun. “Saya rasa masyarakat di Bantul tidak ada yang begitu (menolak warga lain/pendatang),” ungkapnya. (mel/bah)

Bantul