RADAR JOGJA – Keluhan warga penggarap lahan pasir atas dugaan klaim Sultanat Ground (SG) menjadi tanah kas desa (TKD) di wilayah Cangkring, Desa Poncosari, Srandakan, Bantul telah menemui titik terang setelah warga penggarap lahan melakukan audiensi di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul, Kamis (12/3). Para penggarap diminta membuat surat kekancingan jika ingin menggarap lahan, sehingga legalitasnya jelas.

Dalam audiensi tersebut dihadiri belasan warga penggarap lama dan penggarap baru lahan pertanian pasir. Juga jajaran instansi yakni, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dispertaru Bantul, DPTR DIJ, Dinas Pariwisata Bantul, DLH Bantul, dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan, Perikanan (Disperpautkan) Bantul dan Satpol PP Bantul.

Kepala Seksi (Kasi) Sengketa Dispertaru Bantul Wahida Asri mengatakan, berdasarkan pemetaan tanah, lahan pasir di sisi Selatan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) wilayah Desa Pocosari terdiri dari dua kepemilikan. Yaitu, 127 hektar merupakan SG dan 7,4 ha adalah TKD. Adapaun SG meliputi seluruh wilayah Pantai Selatan Desa Poncosari. Mulai dari wilayah Pandansimo hingga ke Timur, perbatasan Sanden. Sedangkan posisi TKD berada di Dusun Cangkring sebelah Selatan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). “Batas dan peta sudah jelas,” tutur Wahida.

Dikatakan, pemetaan tersebut sudah akurat. Antara desa, dinas terkait dan BPN. Semua memiliki satu data yang sama.

Kasi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan Tata Ruang DIJ Dwi Agus menjelaskan, terkait pemasangan patok yang dinilai meresahkan masyarakat bukan dilakukan oleh pihak desa. Melainkan oleh DPTR DIJ mulai 2017 lalu dalam rangka inventarisasi status tanah. Berdasarkan status tanah, warga penggarap tanah desa meliputi, TKD, tanah gaduh, pengarem-arem dan plungguh harus berdasarkan izin desa. Sementara itu, penggarap tanah SG, syaratnya harus punya dasar surat kekancingan. “Jadi, bukan berdasar pada lamanya menggarap lahan turun temurun,” ungkap Agus.

Kendati sudah memiliki surat kekancingan, tanah tidak boleh dijual. Harus digarap turun-temurun. Dia menambahkan, terkait penyewaan lahan Tanah Desa (TD) diberikan batasan. Maksimal seluas 500 meter per orang. Jika lebih harus berbadan hukum. Pengajuan harus dari yayasan, PT maupun Koperasi.

Analis Hukum Pertanahan BPN Sumaryanti menegaskan, berdasarkan aturan, mengacu pada Undang-undang keistimewaan dan Pergub Nomor 33/2017 tentang pemanfaatan TKD dan SG. Selain itu, juga berdasar pada Pergub nomor 34 tahun 2017. Setiap tanah yang berproduksi pemanfaatannya, harus ada pemasukan untuk desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).  “Aturannya sudah jelas. Tinggal bagaimana sosialisasinya,” ucap Sumaryanti.

Sementara itu Jakirman penggarap lama lahan produktif, 50, warga wonorejo 1, Gadingsari, Sanden mengaku sudah puluhan tahun keluarganya menggarap lahan di wilayah Cangkringan. Selama ini, keluarganya menggarap lahan SG seluas sekitar 100-120 ru. Terkait aturan penggunaan SG, dia mengaku belum mengetahui. Atas audiensi tersebut pihaknya menerima agar mengajukan surat kekancingan diketahui desa setempat. “Selama ini digarap nggak apa-apa jadi lahan peranian produktif. Kenapa kebijakannya sudah lama dibuat kok sosialisasinya baru sekarang,” ujarnya. (mel/bah).

Bantul