RADAR JOGJA – Lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tahun anggaran 2020 buka sejak Desember 2019. Lelang dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan agar periode pengadaan barang dan jasa dapat berjalan efisien, cepat, dan tepat waktu.

Kepala Balai Lelang Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Mujahid Amrudin mengatakan, total paket pengadaan barang dan jasa kali ini sebanyak 33 paket. Jumlah anggarannya Rp 14 miliar.

Proyek secara fisik meliputi konstruksi, pembuatan jembatan dan jalan. Ada pula konsultan untuk perencanaan meliputi pembuatan kawasan desain wisata Puncak Sosok Bawuran. Lalu di bidang jasa lainnya ada pengadaan makan dan minum proyek padat karya.

“Hingga pertengahan Januari ini sudah memasuki musim lelang, lalu tinggal proses evaluasi. Lelang dibuka sejak Desember 2019 diharapkan pada triwulan pertama selesai,” ungkap Mujahid dalam kegiatan pengumuman rencana umum pengadaan di kompleks Parasamya Pemkab Bantul (14/1).

Dia menjelaskan, saat ini tahapannya masuk dalam proses penawaran. Selanjutnya tinggal melakukan evaluasi penawaran semua paket.

Dari 33 paket yang diajukan terdapat dua paket yang dibatalkan karena ada rasionalisasi dari Pemprov DIJ. Yaitu, paket pembangunan mal perizinan dan pengadaan makan minum untuk proyek padat karya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul.

“Karena anggarannya bisa low kalau tidak dikurangi,” tuturnya. Kendati begitu, setelah dilakukan rasionalisasi, pengadaan makanan dan minuman ini akan dilanjutkan di anggaran Januari.

Mujahid menjelaskan, lelang dini ini berdasarkan regulasi di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang proses pengadaan barang dan jasa. Lelang dimulai ketika rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) baru ditetapkan meski belum disahkan.

“Ketika RAPBD baru ditetapkan, baru disetujui bupati dan DPRD, proses pengumuman sudah bisa dilakukan,” katanya.

Sementara itu, total anggaran rencana umum pengadaan tahun ini nilainya Rp 1,07 triliun. Anggaran tersebut terbagi melalui penyedia sekitar Rp 477 miliar untuk 1.881 paket. Swakelola OPD atau kelompok masyarakat (pokmas) senilai Rp 659 miliar yang terbagi 1.962 paket.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Helmi Jamharis berharap pengadaan barang dan jasa tahun ini dapat lebih optimal. Pada triwulan pertama dan kedua diharapkan proses lelang dan evaluasi selesai.

“Harapannya, tidak terjadi kegagalan dalam lelang. Karena 2019 sudah tiga kali mengalami gagal lelang proyek padat karya disnakertrans,” katanya.

Akibatnya, proses pengerjaan menjadi terhambat dan molor. Untuk itu, semakin cepat bekerja maka semakin baik karena menyangkut pemberdayaan masyarakat. Diharapkan, program yang segera dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan secara perlahan. (mel/amd)

Bantul