RADAR JOGJA – Pengajuan anggaran pengadaan kendaraan dinas bagi DPRD, camat, serta kepala desa di Bantul sebesar Rp 6 miliar ditolak gubernur. Rencana pengadaan yang dimasukkan dalam APBD 2020 tidak dapat direalisasikan, karena defisit anggaran tinggi.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dicoret atas hasil evaluasi gubernur pekan lalu. Dasar pencoretan yakni karena jumlah defisit APBD Bantul masih tinggi. Yaitu di angka 12,11 persen.

Meskipun dicoret, Helmi menampik kalau ajuan pengadaan kendaraan dinas tersebut dilarang gubernur. Menurutnya, pengajuan tersebut masih bisa diproses pada periode berikutnya. Ketika angka defisit merendah.

“Pertimbangannya karena defisitnya tinggi. Jadi untuk belanja-belanja yang belum mendesak seperti pengadaan kendaraan dinas bisa dianggarkan periode berikutnya,” kata Helmi (31/12).

Dikatakan, menurut peraturan Gubernur DIJ besaran defisit harus di angka 6,5 persen. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan pengadaan anggaran mobil dinas untuk Pemkab Bantul.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiantoro menyatakan pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) defisit sebesar 25 persen. Kemudian oleh Badan Anggaran (Banggar) ditekan hingga defisit 12,11 persen. Kemudian pada APBD 2020 akan ditekan lagi menjadi defisit 6,9 persen.

“Sesuai arahan gubernur, itu angka defisit harus 6,5 persen. Namun (Bantul) ternyata 6,9 persen, itu sudah mentok dan maksimal,” kata Nur.

Dikatakan, pengurangan defisit bisa dilakukan karena ada beberapa kebijakan yang dikoreksi. Di antaranya pembatalan beberapa program serta rasionalisasi anggaran yang sebelumnya masuk pada rancangan APBD 2020.

Adapun yang dibatalkan adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengadaan mobil dinas pimpinan dewan camat lurah, pembangunan gedung metrologi, seragam dinas anggota DPRD, serta renovasi pagar.

Juga dilakukan rasionalisasi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas DPRD atau kunjungan kerja. “Proyek pembangunan pelebaran Jalan Cinomati di Pleret juga dirasionalisasi,” kata Subiantoro. (inu/iwa/rg)

Bantul