BANTUL – Satu per satu partai politik (parpol) mulai buka-bukaan perihal ”bagi-bagi kue” komposisi alat kelengkapan (alkap) DPRD. Yang berbeda, pembagian komposisi alkap tak seekstrem periode 2014-2019. Beberapa parpol besar mengisyaratkan cenderung melunak. Lebih memilih jika komposisi alkap periode 2019-2024 dibagi secara merata.

PDI Perjuangan (PDIP), contohnya. Partai pemenang pemilu di Kabupaten Bantul ini ingin seluruh fraksi di DPRD terakomodasi. Ketua DPC PDIP Bantul Joko B Purnomo menegaskan, pembagian posisi di alkap secara merata bisa meminimalisasi friksi antarparpol. Dengan begitu, legislatif bisa kompak. Kekuatan politiknya bakal utuh. Bisa sejajar dengan eksekutif. Toh, legislatif punya peran yang sama dengan eksekutif dalam pembangunan.

”Kami ingin ke depan tak ada persoalan. Kami ingin kondusif,” jelas Joko di kantor DPC PDIP Bantul Selasa (13/8).

PDIP memperoleh 11 kursi di DPRD Bantul. Di belakangnya disusul Partai Gerindra dengan delapan kursi. Di urutan nomor tiga dan empat ada PKB dan PAN. Masing-masing punya enam kursi.

Meski mengusung semangat pembagian merata, politikus senior PDIP Bantul ini tetap memasang garis khusus. Pembagian alkap harus proporsional. PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak harus mendapatkan jatah lebih banyak.

”Secara logika, kan, begitu,” ujarnya.

Kendati begitu, Joko tak dapat menggaransi keberlangsungan formulasi pembagian alkap ini. Apakah kelak bisa berpengaruh terhadap koalisi dalam Pilkada 2020 atau tidak. Pun sebaliknya. Apakah komposisi alkap ini bisa solid atau pecah kongsi di tengah perjalanan. Menyusul hasil pilkada.

Sebab, beberapa parpol besar disebut-sebut ingin mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri. Sebut saja PDIP, Partai Gerindra, dan PKB. Terbuka kemungkinan beberapa parpol besar ini bakal berhadapan di pesta demokrasi lima tahunan yang digelar akhir 2020 itu.

”Kita lihat perkembangan,” katanya.

Pembagian posisi alkap pada periode 2014-2019 sangat kental dengan nuansa pilpres. Parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memborong seluruh posisi penting alkap. Mulai komisi hingga badan. Tak satu pun parpol pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat kebagian ”kue” alkap.

”Yang jelas, sekarang (tensi politik pascapilpres 2019), kan, sudah cair,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul Darminto ditemui saat menghadiri pengambilan sumpah anggota DPRD Bantul periode 2019-2024.

Karena itu, parpol yang dibidani Prabowo Subianto ini pun luwes dalam pembahasan alkap DPRD. Partai Gerindra bisa bekerja sama dengan parpol manapun. Dengan syarat memiliki kesamaan gagasan dan chemistry.

Menurut Darwin, Partai Gerindra telah melakukan penjajakan dengan beberapa parpol. Di antaranya parpol di luar pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

”Tapi belum sampai ke arah pembentukan alkap. Belum ada deal-deal khusus,” ujarnya. (cr6/zam/fj)

Bantul