RADARJOGJA.CO.ID– Keseriusan pemkab mengawasi menara telekomunikasi patut dipertanyakan. Hal itu menyusul banyaknya menara telekomunikasi yang masa berlaku izin gangguannya habis.

Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis menyebut jumlah menara telekomunikasi sebanyak 343 unit. Tersebar di berbagai wilayah Bantul. Dari jumlah ini, yang mengantongi dokumen perizinan komplet hanya 97 unit.

“Yang 246 unit HO (hinder ordonantie) habis,” sebut Wildan, Senin (3/4).

Politikus PAN ini menengarai ratusan menara telekomunikasi ini berdiri sebelum 2011. Sebab, sebelum Perda No. 20/2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama diberlakukan, masa berlaku izin gangguan hanya lima tahun. Pasca munculnya regulasi baru ini ketentuan izin gangguan bagi menara telekomunikasi lebih lunak. Bisa berlaku selamanya. Kendati begitu, ketentuan baru ini justru memicu pengusaha menara telekomunikasi ogah memperpanjang. “Kalau yang lama habis seharusnya diperpanjang lagi,” keluhnya.

Politikus PAN asal Banguntapan ini menilai, pemkab tak serius menangani ratusan tower bermasalah ini. Seharusnya pemkab melayangkan surat teguran kepada para pemiliknya. Bila memang surat teguran pertama hingga ketiga tak digubris, pemkab dapat menyeret mereka ke meja hijau. “Karena kerugian yang ditanggung pemkab cukup besar,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Bantul Imam Subardiarsa berkilah tak berdiam diri. DPMPT telah berusaha menelusuri hingga ke pemiliknya. Sayangnya, upaya ini terkendala dengan banyaknya menara telekomunikasi yang berganti kepemilikan.

“Kesulitan melayangkan surat teguran,” kelitnya.

Menurut Imam, ada sebagian pengusaha yang berusaha memperpanjang. Hanya, mereka kesulitan saat menggelar sosialisasi. “Warga yang dulu menerima sekarang menolak,” tambahnya. (zam/mar)

Bantul