RADARJOGJA.CO.ID – Kasus dugaan percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kontrak di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul ternyata cukup mengkhawatirkan lembaga lain. Seperti diungkapkan Kasatpol PP Hermawan Setiaji. Instansinya berencana membuka lowongan bagi 20 tenaga non-pegawai negeri sipil kontrak.

Guna menghindari praktik calo, Hermawan melibatkan aparat TNI dan Polri, serta badan kepegawaian, pendidikan, dan latihan.

“Karena masalah ini (calo) bisa terjadi di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” katanya, Rabu (1/3).

Dikatakan, aparat lintas sektor itu nantinya akan bertindak sebagai tim seleksi. Itupun belum cukup bagi Hermawan. Dia juga bakal menerapkan paramater sederhana sebagai syarat bagi calon pegawai, namun sulit direkayasa. Meliputi tes fisik, lari, serta tinggi badan.

Rasa was-was praktik percaloan ternyata juga menyelimuti dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans). Apalagi, Disnakertrans juga sedang melakukan proses rekrutmen 18 tenaga kontrak.

“Lowongan itu untuk posisi tenaga lapangan padat karya,” jelas Sekretaris Disnakertrans Andhy Soelistyo.

Andhy memastikan proses rekrutmen yang dibuka mulai 27 Februari hingga 3 Maret ini berjalan transparan dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. (zam/mar)

Bantul