RADARJOGJA.CO.ID – Kendala yang dihadapi pemkab menanggulangi angka kemiskinan kian kompleks. Tidak hanya diribetkan dengan pendataan seluruh keluarga kurang mampu. Lebih dari itu, kendala juga datang dari keluarga kurang mampu itu sendiri. Tak jarang di antara mereka malah menolak dipindah ke rumah hunian yang lebih layak.

Itu pula yang dihadapi Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat blusukan ke rumah salah seorang warga kurang mampu bernama Sri Sumartin, Rabu (22/2). Warga Kampung Gedangan, Pedukuhan Karanggayam, Panjangrejo, Pundong tersebut seolah keberatan begitu ditawari bantuan pembangunan rumah layak huni. Walaupun rumah yang dihuninya selama ini sangat tidak layak.

Bagaimana tidak, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di warung bakso ini bersama kedua anaknya serta ayahnya hanya tinggal di sebuah bangunan berukuran 3×6 meter. Bangunan berkontruksi kayu dengan penutup anyaman bambu, beratap asbes serta berlantai tanah itu dimanfaatkan untuk seabrek fungsi.

Mulai tempat berteduh, tidur, hingga menyimpan berbagai perabotan. Sehingga banyak ditemukan tumpukkan berbagai barang di sejumlah sudut ruangan. Perempuan kelahiran 40 tahun lalu ini tidak menjawab langsung tawaran yang dilontarkan politikus PKB itu.

“Matur nuwun sampun dituweni (Terima kasih sudah ditengok),” ucap Sri mengalihkan jawaban.

Melihat sikap Sri ini, Halim sempat berpikir keras. Sebab, merehab rumah yang terletak di tengah area persawahan ini berisiko. Melanggar tata ruang. Padahal, berbagai kebijakan yang digulirkan pemkab harus selaras dengan peraturan perundang-undangan lain.

Meski buntu, Halim tetap bakal memindahkan Sri sekeluarga ke tempat lain. Dengan membangunkan rumah layak huni di atas tanah kas desa. Lokasinya masih berada di Kampung Gedangan. “Tapi, yo, kudu setengah dipekso (sedikit dipaksa),” kelakarnya.

Persoalan tak berhenti di situ. Halim harus menempuh upaya bantingan. Dengan mengajak lurah dan pamong desa setempat agar pembangunan terealisasi. Begitu pula dengan biaya sewanya. Semuanya ditanggung bersama. Sebab, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) mustahil cair bila pembangunan di atas tanah kas desa.

“Karena syaratnya harus berada di atas

tanah milik sendiri,” bebernya. Sementara itu, Kepala Desa Panjangrejo Daru Kisworo mengaku pernah berulang kali membujuk Sri sekeluarga bersedia pindah. Bahkan, pihak desa sendiri pernah menawarkan tukar guling. Tanah Sri dipindah ditukar dengan tanah kas desa.

Hanya, Sri menolak. Bahkan, pihak desa juga pernah menawarkan Sri sekeluarga pindah ke bangunan milik salah satu perusahaan. Anehnya, Sri juga menolak. Padahal, Sri tidak dipungut biaya sepeser pun. Dia hanya diminta ikut menjaga kantor perusahaan tersebut.

“Sepertinya dia ingin dapat berbagai bantuan dengan cara seperti itu,” keluhnya. Dengan adanya dorongan dari Halim ini, Daru bertekad ingin membangunkan Sri sebuah rumah di atas tanah kas desa. “Luas tanah yang akan digunakan sekitar 70 meter hingga 100 meter persegi,” tambahnya. (zam/ila/mar)

Bantul