RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Bantul harus menerima kenyataan terlambat menerima gaji bulanan di Januari. Itu sebagai salah satu dampak penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Biasanya, pegawai negeri sipil menerima gaji tiap tanggal 1 di awal bulan. Namun, hingga Selasa(3/1) uang representasi kinerja yang ditunggu-tunggu itu belum kunjung cair.

“Ada sekitar 11 ribuan ASN belum terima gaji bulan ini,” kata Sekretaris Daerah Bantul Riyantono.

Toni, sapaan akrabnya, membenarkan bahwa kondisi itu imbas OPD baru. Apalagi, para pejabat baru terlantik per 30 Desember 2016. Sementara pencairan gaji membutuhkan keberadaan bendahara gaji di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Problemnya, masing-masing SKPD baru mengusulkan bendahara gaji yang baru pula. Inilah yang menyebabkan gaji seluruh ASN belum dapat dicairkan.”Karena untuk transfer (gaji) butuh bendahara gaji,” jelasnya.

Kendati demikian, Toni menggaransi kondisi itu tak akan berlarut-larut. Menurutnya, pengusulan bendahara gaji tidak memakan waktu lama. Sehingga proses penggajian bisa segera dilakukan. “Paling lambat 5 Januari,” janjinya.

Toni mengaku telah menyosialisasikan keterlambatan pencarian gaji. Melalui kepala SKPD masing-masing. Atas dasar itu pula seluruh ASN di lingkungan pemkab diharapkan bisa memahami proses adaptasi penataan OPD baru. “Kalau duitnya jelas ada,” tegasnya.

Pada bagian lain, Toni menambahkan, postur APBD 2017 banyak mengalokasikan program untuk kepentingan publik. Menyusul berkurangnya alokasi belanja langsung pegawai. Nominal belanja langsung pegawai pada APBD 2017 sebesar Rp 909 miliar. Padahal, APBD 2016 masih di kisaran Rp 1 triliun.

“Sekarang 47 persen (dari total APBD Rp 2,2 triliun),” sebutnya.

Bagi Toni, capaian ini merupakan prestasi. Mengingat, baru kali ini persentase belanja langsung pegawai berada di bawah 50 persen. “Dari pergerakan semula 62 persen,” lanjut dia.

Toni menyadari berkurangnya persentase belanja pegawai ini menghapus moratorium rekrutmen ASN baru. Kendati begitu, kata Toni, pemkab tidak akan buru-buru mengangkat ASN baru. Pertimbangannya, kebutuhan ASN di lingkungan pemkab masih tercukupi.

Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro mengungkapkan hal senada. Menurutnya, penataan OPD baru memang membutuhkan penyesuaian.

Namun, bekas lurah Pleret ini menilai, kesejahteraan seluruh ASN perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan pegawai. Toh, selama beberapa tahun terakhir gaji para abdi negara di lingkungan pemkab ini belum pernah mengalami kenaikan.”Ini butuh dipikirkan. Tapi, juga perlu ditunjang dengan prestasi kinerja,” katanya. (zam/yog/mar)

Bantul