Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Patroli Jalan Tikus Menuju Parangtritis

E
Penulis: Editor Content❯
Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terapkan operasional terbatas bagi objek wisata (obwis). Secara tegas operasi obwis dibatasi hingga pukul 18.00. Pemberlakuan tersebut akan diterapkan hingga 8 Januari 2021.

“Obwi ditutup sampai pukul 05.00,” tegas Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis, usai menghadiri pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan lurah masa jabatan 2020-2026 dan lurah antarwaktu Kabupaten Bantul di Mandala Saba Rabu (30/12).

Dijelaskan, berdasarkan surat edaran (SE) Sekda Bantul No 443/05335/HKM tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19 Selama Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021, paralel dengan SE Gubernur DIJ No 7/INSTR/2020.

Jajaran kabupaten, kapanewon, dan kalurahan komit untuk menjalankan kebijakan tersebut, dengan tidak mengeluarkan izin permohonan kegiatan di atas pukul 18.00 sampai tanggal 8 Januari. “Penegakkannya kami serahkan pada penegak hukum (gakkum) masing-masing level. Kegiatan di Paseban juga kami batasi sampai jam 21.00,” ujarnya.

Titik rawan tempat kerumunan telah dipetakan oleh Kasatpol PP Bantul Yulius Suharta. Setidaknya, ada lima titik rawan, yaitu Pantai Parangtritis, Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Paseban, Gabusan, dan Puncak Sosok. “Parangtritis merupakan jalur ke Gunung Kidul, jadi akan ada pengetatan pemeriksaan,” ucapnya.

Satpol PP Bantul bersama tim gabungan yang terdiri dari polsek, kapanewon, dan warga akan berjaga di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis. Ini dimaksudkan, mempermudah identifikasi warga Parangtritis. “Warga tetap tidak bisa (lewat, Red), kalau terindikasi hanya sebagai alasan, akan kami lakukan penegasan,” jelasnya.

Selain itu, tim gabungan akan melakukan patroli terhadap jalan tikus menuju Pantai Parangtritis. Patroli dilakukan usai apel pukul 21.00, yang terbagi menjadi dua tim gabungan. Satpol PP sendiri menerjunkan 50 personel. “Kalau butuh pantauan yang bergerak cepat, tidak menutup kemungkinan akan dibentuk dua tim. Kalau bisa terkendali akan ada satu tim mobile, untuk menegakkan prokes,” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo meminta pedagang di obwis agar tidak menggelar dagangan terlalu banyak. “Kami sudah sepakat, untuk menghindari kerumunan, tidak ada jalan lain selain menutup semua objek wisata di malam Tahun Baru. Mohon maaf untuk pelaku usaha untuk tidak menggelar dagangan, agar tidak merugi,” tuturnya.

Untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, Dinpar telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polres, dan Kodim Bantul. “Siang ini (kemarin) kami rapatkan teknis pelaksanaannya,” lanjut Kwintarto. (fat/bah)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Pimpinan Pansus DPRD dan kepala dinas teknis berdiskusi saat rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Kamis (1/10). (M Hafied

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Wahid Mulyadi. (M Hafied/Radar Joggja)DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer