Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Diklat BKPP Bantul Vita Yuliatin mengatakan, BKPP memang rutin menyelenggarakan diklat dengan mengirimkan PNS untuk mengikuti program peningkatan kompetensi itu. ”Setiap tahun pasti ada,” jelas Vita di ruang kerjanya pekan lalu.
Vita menambahkan,pada tahun 2020, misalnya, BKPP menyelenggarakan diklat pelayanan prima. Sasarannya guru sekolah dasar (SD). Dalam diklat tersebut ada dua angkatan guru SD yang mengikutinya,setiap angkatan sebanyak 30 guru.
Diklat ini, semula diproyeksikan untuk PNS yang berdinas di puskesmas. Kinerja mereka erat dengan pelayanan umum. Hanya, sasaran diklat dialihkan kepada guru. Lantaran tidak sedikit pegawai puskesmas yang terpapar Covid-19.
”Banyak nakes (tenaga kesehatan) yang kena (virus korona),” tambahnya.
Pada tahun 2020, BKPP juga menyelenggarakan diklat pengadaan barang dan jasa.
Juga ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Ujian ini dikhususkan peserta diklat yang tidak lulus pada 2019.
”Kemarin kami juga mengirimkan PNS kominfo (dinas komunikasi dan informatika, Red) untuk mengikuti diklat TIK (teknologi informatika dan komunikasi). Baru saja selesai,” ungkapnya.
BKPP, Vita menegaskan, sangat terbuka dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap akhir tahun BKPP rutin menginventarisasi jenis diklat yang dibutuhkan OPD. Agar kebutuhan diklat itu bisa dianggarkan sekaligus diselenggarakan pada tahun anggaran berikutnya. Di sisi lain, BKPP juga rajin menyeleksi penawaran diklat yang masuk. Jika penawaran itu sesuai dengan kebutuhan OPD, BKPP tak ragu memfasilitasinya.
”OPD sendiri yang tahu kebutuhannya. Kami menerima terus memfasilitasi pengiriman ke institusi yang memberikan pelatihan,” katanya.
Kenapa BKPP memprioritaskan diklat? Menurut Vita, diklat sangat penting untuk meningkatkan kompetensi PNS. Harapannya, pelayanan publik meningkat. Seiring dengan peningkatan kompetensi PNS.
Urgensi diklat juga berlaku bagi pejabat struktural. Namun, substansi kegiatan yang disebut dengan diklat kepemimpinan (diklatpim) itu berbeda.
Peserta di akhir diklat dituntut untuk membuat proyek perubahan atau inovasi baru di instansinya. Sebagai syarat kelulusan.
”Harus baru,boleh meneruskan inovasi yang telah ada, tapi harus ada yang baru,” tegasnya.
Karena itu, Vita meyakini, kian banyak pejabat struktural yang mengikuti diklatpim bakal memperbanyak inovasi di lingkungan pemkab. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik pun meningkat. Toh, tiap pejabat struktural wajib mengikuti diklatpim. Sebagai salah satu syarat menduduki jabatan.
”Kompetensinya naik. Mereka juga bisa berkarir dengan lebih baik,” ujarnya.
Pada tahun 2020, Vita menyebut, BKPP sebenarnya menganggarkan diklatpim tingkat IV hingga tingkat II. Diklatpim tingkat II, misalnya, BKPP berencana mengirimkan dua pejabat eselon II. Hanya, rencana itu urung terealisasi lantaran badan diklat membatalkannya. Lalu, yang mengikuti diklatpim tingkat III sebanyak enam orang. Padahal, BKPP berencana mengirimkan sepuluh orang. Lantaran badan diklat hanya bersedia menerima enam orang.
”Yang mengikuti diklatpim tingkat IV ada sepuluh orang,” tuturnya.
Kepala BKPP Bantul Danu Suswaryanta menegaskan, diklat merupakan bagian proses pengembangan karir PNS yang sangat strategis. Dalam sistem merit disebutkan ada tiga pilar utama untuk pengembangan karir PNS. Pertama, mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik. Kedua, mempunyai kompetensi. Mulai kompetensi teknis, manajerial, dan sosial. Terakhir, berkinerja baik.
”Diklat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kinerja,” tegasnya.
Karena itu, Danu menekankan, BKPP sangat memprioritaskan penyelenggaraan diklat. Meski, anggaran yang tersedia sangat terbatas.
”Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS berhak mengikuti diklat,” tambahnya. (*/zam/sky)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

