Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa Hukum IM, Abdul Hamid, mengatakan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Selasa (15/12), pihaknya telah menyerahkan alat bukti baru. "Sudah diserahkan sempurna hari ini, ada tambahan enam alat bukti baru, sebelumnya ada 24 alat bukti sehingga alat bukti menjadi 30," ujarnya.
Hamid menambahkan alat-alat bukti tersebut mengikat kepada objek sengketa yaitu SK yang dikeluarkan kepada pihak tergugat kepada klien kami. "Mereka melakukan sepihak berdasarkan isu yang ada di media sosial dan konferensi pers yang dilakukan Meila Nur Fajriah, advokat LBH Jogja dan pihak LBH jogja," tambahnya.
"Kita laporkan juga Meila dan kawan-kawan yang ada di konferensi pers waktu itu yang mengatasnamakan LBH Jogja," imbuhnya.
Hamid mengungkapkan alat bukti baru itu yang menjadi sumber keputusan SK yang kita anggap tidak sesuai dengan prosedur dan tidak patut dilakukan karena belum ada laporan dan keputusan dari pihak yang berwajib. "Alat bukti tersebut akan membuktikan bahwa kewenangan untuk mencabut satu SK pemilihan mahasiswa berprestasi tidak bisa serta merta dilakukan oleh pihak tergugat," ujarnya.
"Pihak tergugat itu hanyalah penyelenggara dari program pemerintah di bawah Kemendikbud. Program pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2015 dibuktikan dengan surat edaran atau surat perintah dari Kemendikbud kepada semua universitas di Indonesia baik negeri atau swasta," tambahnya menegaskan.
Hamid juga menyampaikan ada satu wawancara antara saudari Meila LBH jogja di dalam Hotroom MetroTV dengan pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea pada tanggal (25/8). "Saat itu, Hotman menanyakan kepada saudari Meila, apakah sudah dilaporkan kepada pihak berwajib? Meila menjawab tidak ada. Kenapa? Meila menjawab karena belum ada alat bukti yang cukup karena tidak ada bukti dan penyintas yang melaporkan langsung kepada mereka," bebernya.
"Ini artinya Meila dengan sendirinya sudah menganulir ucapannya sendiri ketika konferensi pers 4 Mei 2020 lalu. Dalam waktu 3 bulan 21 hari kan tidak mungkin, penyintas tidak ada upaya hukum yang akan dilakukan," imbuhnya.
Hamid semakin yakin dengan dugaannya tentang adanya pencemaran nama baik yang terstruktur dan masif yang dilakukan para pihak-pihak yang tidak simpatik terhadap kliennya dengan sejumlah tanda-tanda.
Anang Zubaidi, Anggota Tim Kuasa Hukum Rektor UII Jogjakarta mengatakan, pihaknya menyerahkan 3 alat bukti tulis baru sehingga total ada 17 alat bukti tulis. "Karena ini bagian dalam persidangan, mohon maaf belum bisa dibuka, nanti akan berkembang dalam persidangan," katanya.
"Kita juga ada rencana saksi, pihak-pihak yang mengetahui proses penerbitan objek sengketa.Kita akan hadirkan saksi-saksinya, nama-nama masih kita godok.Minimal dua saksi," tutupnya.
Sebelumnya, IM, alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta dituduh sejumlah pihak melakukan pelecehan seksual. Akibatnya, Rektor UII Jogjakarta mencabut gelar mahasiswa berprestasi tahun 2015 dengan sebuah Surat Keputusan. (sky)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

