Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berikan Rumah Perlindungan Sosial bagi Anak

E
Penulis: Editor Content❯
MASA PANDEMI: Rumah Perlindungan Sosial (RPS) anak untuk sementara waktu menempati Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras (BRSKL) Tegalrejo, Yogyakarta.(KUSNO S UTOMO/RADAR JOGJA)
MASA PANDEMI: Rumah Perlindungan Sosial (RPS) anak untuk sementara waktu menempati Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras (BRSKL) Tegalrejo, Yogyakarta.(KUSNO S UTOMO/RADAR JOGJA)
 RADAR JOGJA - Selama masa pandemi Covid-19  ini camp assesment atau rumah perlindungan sosial (RPS) bagi anak  tidak lagi berada di Sewon Jalan Parangtritis, Bantul. Namun dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras (BRSKL) Tegalrejo, Yogyakarta.

“Ini untuk sementara waktu karena ada pandemi,” ungkap Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY Budhi Wibowo kemarin (29/11).

Budhi menyebut anak-anak yang tinggal di RPS itu sebagai klien. Dinas Sosial DIY punya tim penjangkau. Melibatkan Satpol PP DIY dan dinas sosial kabupaten/kota se-DIY.  Selama ini tim penjangkau melihat aktivitas anak atau ibu di jalanan. Tim akan mengadakan pendekatan guna memperoleh informasi apa yang menjadi latar belakang mereka beraktivitas di jalan.

Lewat penjangkauan itu dinilai efektif dalam menekan jumlah anak-anak jalanan. Sebab penjangkauan ini dapat mengupayakan hak-hak-anak melanjutkan sekolah. Meski demikian,  ada beberapa kendala sering dihadapi petugas.

Di antaranya klien dalam kondisi khusus. Klien adalah sebutan untuk anak-anak yang mendapatkan perlindungan sosial. Kondisi khusus itu seperti anak yang ODGJ  (orang dengan gangguan jiwa), anak yang sangat nakal atau kondisi sakit sangat berat.

Beberapa pihak, termasuk orang tua tidak bersedia menerimanya. Bahkan ada kejadian anak-anak dari kelompok  punk cenderung membuat kegaduhan. Saat menjalani pendampingan,  mereka melemparkan batu keluar tempok RPS. Ada pula yang melarikan diri.  Caranya dengan memanjat tembok. “ Itu menimbulkan masalah baru,” ulas Budhi.

Persoalan lainnya ada klien yang masih anak-anak atau bayi. RPS tidak atau belum punya pengasuh. Dampaknya anak-anak atau bayi tesebut tidak bisa secara maksimal ditangani.

Karena itu, Budhi mengungkapkan perlu dukungan banyak pihak. Khususnya adanya fasilitasi dan perhatian orang tua. Dengan demikian, anak-anak tidak harus terkena penjangkauan dari Satpol PP sehingga terpaksa masuk RPS.

Tentang fasilitasi, Budhi menyebut petugas di RPS perlu mendapatkan perhatian. Di masa pandemi Covid-19 ini, mereka perlu mendapatkan fasilitasi.  “Risiko terpapar Covid-19  cukup tinggi.  Petugas RPS bertemu dan berhadapan dengan banyak orang silih berganti,” urainya.

Masa pendampingan di RPS antara satu hingga tiga bulan. Petugas mengadakan pendekatan dan penelusuran asal usulnya. Terutama menyangkut keluarganya. Tim akan menghubungi keluarga mereka.

Bagi keluarga yang bisa menerima kembali ada yang datang ke RPS. Namun ada juga yang diantar pulang ke daerah asalnya oleh petugas hingga bertemu orang tuanya. Mereka yang kembali ke rumah diharapkan kembali ke bangku sekolah.

Sedangkan bagi yang tidak lagi mau sekolah dan keluarganya tidak mau menerima, maka akan diserahkan ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial (Dinsos) DIY. “Mereka akan mendapatkan pendampingan lebih lanjut,” ujar Budhi.

Pendamping Sosial RPS Retno Tri Handayani  mengatakan,  rujukan klien RPS bukan hanya dari dinas sosial. Tapi ada juga dari kepolisian. Begitu mereka diserahkan ke RPS, saat ini pihaknya menerima standar operasional prosedur (SOP) berupa isolasi selama 14 mandiri.

Ada banyak pengalaman diperoleh Rere, sapaan akrabnya selama memberikan pendampingan. Mereka yang masuk RPS sebagian besar tidak dapat menerima. Mereka marah dan mencaci maki petugas. “Bahkan ada yang merusak sejumlah fasilitas,” cerita Rere.

Awalnya mereka juga tidak terbuka menjelaskan identitas dan asal usulnya. Ini yang sering menjadi kendala bagi pendamping. Untuk mengadakan penelusuran asal usul, keluarga petugas pendamping melibatkan satua bhakti pekerja sosial atau Sakti Pensos dan tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) kecamatan. Dari komunikadi dengan pihak keluarga itu akan diperoleh informasi apakah keluarga masih bersedia menerima atau tidak.

Selama menempati RPS, kamar mereka tidak dikunci. Timbul persoalan dalam hal pengawasan. Anak-anak itu ada yang membobol internit. Mereka pergi meninggalkan RPS. Kendati RPS dijaga satpam, ada di antara mereka yang berhasil memanfaatkan celah. “Bisa kabur keluar,” cerita Rere soal kendala saat memberikan pendampingan. (kus)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer