Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Megaproyek di JJLS Terkendala Tanah

E
Penulis: Editor Content❯
Pengendara sepeda motor melintas di JJLS di kawasan Pandansimo, Bantul.(RADAR JOGJA FILE)
Pengendara sepeda motor melintas di JJLS di kawasan Pandansimo, Bantul.(RADAR JOGJA FILE)
 

RADAR JOGJA -  Status tanah, menjadi perhatian khusus dalam pengembangan pariwisata di JJLS. Tanpa adanya status kepemilikan tanah yang jelas, pengembangan tidak dapat dilakukan.

“Status harus jelas kepemilikannya. Setelah itu kami baru bisa masuk,” sebut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bantul, Isa Budi Hartomo beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Bappeda Bantul bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang melakukan pemetaan. “Sekarang jadi kelihatan, itu (tanah yang akan digunakan untuk Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS, Red) punya siapa,” cetusnya. Dengan demikian, pemerintah baru dapat mencari solusi, untuk dapat menggunakan tanah tersebut. Atau melakukan pembebasan lahan. Baik dengan cara dibeli atau disewa.

Pengembangan pariwisata di JJLS ini sejatinya merupakan megaproyek di Bantul yang ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara Pemkab Bantul melalui Bapedda hanya menjadi mediator. Untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam skema yang direncanakan, pemilik tanah akan diundang. Untuk dapat mengetahui keinginnya. Pemilik ingin terlibat atau tidak. “Saran kami, tanah disewa, supaya mereka (pemilik tanah) tetap memiliki, bisa mendapat penghasilan, dan bisa diwariskan,” ujarnya.

Kendala pembebasan lahan, diharapkan Isa dapat segera rampung. Sehingga proyek JJLS juga dapat segera terealisasi. “Jalan yang naik gunung itu (kelok 18, Red) juga belum digarap. Padahal itu penting,” sebutnya. Karena dapat menangkap luberan wisatawan dari arah timur. “Harapannya selesai pada 2023-2024. Kira-kira 2024 selesai di akses. Selain itu, persiapan wilayah juga selesai,” imbuhnya.

Diungkapkan, rampungnya JJLS pun ditunggu oleh investor. “Posisi hari ini, investasi yang akan masuk sudah antre,” tegasnya.

Terpisah, Lurah Parangtritis, Topo menyebut warganya tidak ada masalah dengan masterplan pengembangan pariwisata di JJLS. Bahkan antusiasme warga disebutnya positif. “Bagus kok, sampai sekarang tidak ada permasalahan,” ujarnya. Namun, Topo berharap pembangunan dibicarakan bersama arus bawah. (cr2/pra)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer