Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temukan 157 Pelanggaran APK

E
Penulis: Editor Content❯
Penyerahan APK oleh KPU kepada perwakilan tim pemenangan paslon di KPU Bantul (12/10).(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
Penyerahan APK oleh KPU kepada perwakilan tim pemenangan paslon di KPU Bantul (12/10).(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA)
 

 

RADAR JOGJA – Sebanyak 157 alat peraga kampanye (APK) dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sejak masa tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul mulai 26 September sampai 8 Oktober 2020.

"Dari rekomendasi yang kami terima dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, sudah ada 157 pelanggaran oleh kedua pasangan calon (paslon)," sebut Kepala Divisi (Kadiv) Hukum KPU Bantul Mestri Widodo, saat penyerahan APK pada kedua liaison officer (LO) paslon di gedung KPU Bantul Senin (12/10).

Dijelaskan, pelanggaran APK terjadi di 86 titik pada 12 kecamatan di Bumi Projotamansari. Jenis pelanggaran berjenis baliho diklarifikasi sebanyak 26 buah, umbul-umbul 2 buah, bendera 5 buah, rontek 100 buah, dan spanduk 74 buah. Selanjutnya, penanganan pelanggaran akan dilakukan sesuai jenis APK.

“Untuk APK jenis bendera, akan langsung disimpan oleh Bawaslu. APK selain bendera, dianggap sebagai sampah visual yang akan kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul,” paparnya. Untuk itu, Mestri mengimbau kedua tim pemenangan paslon untuk taat dan patuh. Pada regulasi yang berlaku, khususnya terkait dengan pemasangan APK di masa kampanye.

Ditambahkan, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho, pemasangan APK memiliki regulasi yang mengatur. Regulasi pun sudah disosialisasikan pada tim kampanye dan LO masing-masing paslon. Yaitu PKPU No 11/2020 tentang Perubahan PKPU 4/2017 tentang Kampanye. Peraturan Bupati (Perbup) No 112/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Bantul. Secara substansi, regulasi mengatur tata cara dan lokasi pemasangan APK. "Dimana diperkenankan dan di wilayah mana saja yang tidak diperkenankan, serta bagaimana cara pemasangan APK yang benar," ujar Didik

Untuk, Didik meminta kedua tim pemenangan paslon untuk melakukan penertiban. Waktu yang diberikan 1×24 jam. “Kami harap, kedua tim pemenangan paslon dapat melakukan penertiban secara mandiri,” ucapnya. Selanjutnya, petugas akan melakukan patroli besok (14/10). (cr2/bah)

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap TahunDicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Bertambahnya jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) membuat kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kebumen 2029 diproyeksikan meningkat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen menyiapkan dana...

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer