Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dia menuturkan, banyak spanduk berisi protes keras warga yang menolak penambangan pasir dengan alat berat maupun mesin sedot pasir.
“Saya tegaskan kami (DPRD) sebagai penengah. Dewan tidak menyalahkan siapa pun tetapi aspirasi masyarakat ini harus kami pegang dan kami dampingi,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan dan aspirasi masyarakat, Nuryadi memastikan DPRD mempertemukan warga dengan pihak-pihak terkait agar saling terbuka.
“Saya meminta eksekutif terbuka. Kalau prosedur keluarnya izin itu sudah benar mau ngapain kita? Tetapi menurut masyarakat itu tidak benar,” ujarnya.
Dari pengalaman tahun 1980-an, lanjut Nuryadi, warga Nengahan Srandakan pernah menambang pasir secara manual. Kemudian berhenti setelah mengetahui bahwa aktivitas tersebut ternyata merusak lingkungan. Kala itu, Pemprov DIJ mengarahkan penambang tradisional untuk mengolah lahan serta diberi ternak kambing.
Dari penjelasan warga kepada Nuryadi, penambangan pasir menggunakan mesin mengakibatkan jembatan Srandakan rusak. Bangunan penyangga dam yang tidak jauh dari lokasi penambangan juga ambrol.
“Kami sebagai dewan mencari masukan di lapangan. Posisi kami adalah legislatif. Jangan salah, kami tidak mungkin mengambil langkah eksektif. Namun pengawasan tetap kita lakukan apakah proses perizinan itu terjadi sebagimana mestinya,” kata dia.
Ispriyatun Katir Triatmojo menambahkan, dari tinjauan di lapangan dia menilai ada hal-hal yang tidak transparan terkait turunnya izin penambangan. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Srandakan.
“Nanti kami buka bersama-sama. Pak Ketua (Ketua DPRD DIJ Nuryadi) juga sudah menyatakan untuk membuka persoalan ini. Kami diskusikan. Mekanisme dan munculnya izin itu seperti apa? Paling tidak kita mendapat masukan dan mendampingi masyarakat,” paparnya.
Pereakilan warga Srandakan Yohanes Tamtama mengungkapkan penolakan warga terhadap tambang pasir sudah dilakukan sejak 2017. Perwakilan warga pernah menghadap Gubernur DIJ, dinas terkait, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Polda maupun Korem. Namun belum ada tindak lanjut.
”Tahun 2019 kami menghadap lagi ke Pak Gubernur kemudian dipertemukan di Balai Besar,” ungkapnya.
Tamtama menyebutkan, selain rusaknya jembatan Srandakan yang menghubungkan Bantul dengan Kulonprogo, bangunan dam sisi barat dan timur serta tiang listrik penyangga dua kabupaten itu juga terancam. Disebutkan sejumlah 568 warga menolak penambangan. Sedangkan yang mengikuti sosialiasi kurang lebih 59 orang. Jika syarat izin sudah terpenuhi, warga akan berusaha mencari tahu penyebab turunnya izin.
“Mestinya instansi terkait menindak lanjut ke lapangan. Kami heran, sosialiasi belum dilakukan lagi, izin sudah turun dari instansi terkait. Jangan sampai masyarakat dibenturkan. Kami tidak ingin ada pembelahan,” tandasnya. (sky/tif)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




