Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penganggaran Harus Dimulai dari Awal

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Akibat adanya refocusing anggaran, dana pembangunan digeser untuk penanggulangan Covid-19. Pembangunan tidak ditunda, tapi gagal terlaksana. Nah, untuk dapat dianggarkan lagi, proses harus dilakukan dari awal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Trisna Manurung mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa mengalami perubahan akibat adanya refocusing. Anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19.  “Anggaran bukan ditunda, tapi dialihkan. Refocusing itu mengalihkan belanja baik langsung maupun tidak langsung ke penanganan Covid- 19,” ujarnya Kamis (18/6).

Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, dana pembangunan menjadi salah satu yang dialihkan dalam refocusing. Untuk dapat terlaksana, pengadaan anggarannya harus menempuh proses dari awal. “Yang dapat berjalan, hanya yang sudah kontrak sebelum 9 April,” tambahnya.

Dijelaskan, pengadaan barang dan jasa harus melalui berbagai tahapan. Proses diawali dengan pengumuman lelang, pendaftaran, pemasukan penawaran, dan evaluasi. Selanjutnya muncul pemenang lelang untuk dikontrak. “Setelah itu baru bisa dijalankan,” sebutnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul Bobot Ariffi’aidin mengungkapkan, dana pembangunan dinasnya yang dialihkan akibat refocusing 80 persen. Total anggaran yang gagal terlaksana itu sekitar Rp 180 miliar sampai Rp 190 miliar. “Kami tidak dapat melakukan kegiatan, karena dokumen anggaran tidak ada uangnya,” sebutnya.

 

Bobot mengaku tidak tahu apakah pembangunan yang sedianya digarap tahun ini dapat dilaksanakan di tahun depan. Sebab semua pengadaan anggaran harus menempuh proses dari awal. Diungkapkan, DPUPKP sebenarnya sudah mulai melakukan kegiatan proses pengadaan. Tapi, untuk pengadaan anggaran baru, bukan untuk anggaran yang tahun ini digeser dalam refocusing.

Meskipun dana pembangunan mengalami refocusing, anggota Komisi C DPRD DIJ Amir Syarifudin mengatakan skala prioritas harus diperhatikan. Dia mencontohkan Jembatan Kenet di Siluk, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Bila pembangunan dibatalkan, akan terjadi kendala di dunia pendidikan dan perekonomian. “Pembangunannya bisa menggunakan dana tidak terduga. Sebab itu mendesak, kami ingin ini diteruskan,” tandasnya. (cr2/din)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pindah dari Lapangan ke Halaman Kantor dan tanpa Paskibra, Upacara HUT RI di Galur Hanya Andalkan Lima Siswa

Pindah dari Lapangan ke Halaman Kantor dan tanpa Paskibra, Upacara HUT RI di Galur Hanya Andalkan Lima Siswa

Dampak Refocusing Anggaran, Peringatan HUT ke-81 RI Tanpa Paskibra Tingkat KapanewonDampak Refocusing Anggaran, Peringatan HUT ke-81 RI Tanpa Paskibra Tingkat Kapanewon

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer