Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APDESI Bantul Usul Bagito BLT DD

E
Penulis: Editor Content❯
PUKUL RATA: APDESI Bantul lakukan rapat koordinasi meninjau kembali BLT DD tahap 4, 5 dan 6 di Balai Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, kemarin (11/6). ( MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
PUKUL RATA: APDESI Bantul lakukan rapat koordinasi meninjau kembali BLT DD tahap 4, 5 dan 6 di Balai Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, kemarin (11/6). ( MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
 

RADAR JOGJA - Bantuan Langsung Tunai bersumber dari dana desa (BLT DD) di Kabupaten Bantul menuai kontra. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang bantuan BLT DD tahap 4, 5 dan 6 itu dinilai rawan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat.

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul berupaya BLT DD dapat dilaksanakan bagito atau bagi roto, dipukul rata di masyarakat.

Ketua APDESI Bantul Ani Widayani menuturkan, jika bantuan tersebut tetap dicairkan dengan penerima yang sama, dikhawatirkan terjadi gejolak. “Karena masih banyak warga yang belum menerima bantuan apapun,” ungkap Ani usai rapat koordinasi APDESI di Balai Desa Sumbermulyo, Kamis  (11/6).

Ani menyebut, kondisi dana di desa saat ini kecil. Dari 100 persen dana desa tahun ini, sudah dua kali dilakukan pencairan. Pada pencairan tahap satu sebanyak 40 persen sudah digunakan untuk penanganan Covid-19 dan padat karya tunai. Sementara pencairan tahap dua ini sebanyak 40 persen. Seluruhnya sudah diperuntukan untuk pemberian BLT DD tahap satu hingga tiga. Dengan nominal bantuan Rp 600 ribu per KK per bulan. Dan bulan pertama sudah dilaksanakan sejak Mei lalu. Kemudian dilanjutkan tahapan dua di bulan ini. "Sisanya masih 20 persen ini untuk anggaran program wajib dari Kementrian Desa," ujarnya.

APDESI mengeluhkan, BLT DD tahap 4 hingga 6 yang akan dicairkan pada Agustus - Oktober mendatang. Jika ini tetap dilaksanakan dengan mengacu data dari kementrian sosial, maka desa tak sanggup. Disamping anggaran minim, 20 persen DD itu sudah diperuntukan untuk program wajib. Di antaranya, untuk penanganan Stunting, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Lansia dan bantuan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). "Padahal semua program ini hukumnya wajib. Jika tak dilaksanakan ada sanksinya," ungkap Ani.

APDESI meminta agar pemerintah membuatkan payung hukum. Agar semua dapat terselenggara dengan baik dan tak menimbulkan kontra. Misalnya, penerima bantuan dialihkan berdasarkan data eksklusi eror dari desa. Dan juga berdasarkan dengan kemampuan dana desa. "Semua desa sudah punya data eksklusi error," sebutnya. Dalam hal ini pihaknya akan mengadukan keluhan ini ke pusat. Keluhan ini juga ditampung oleh Pemda Bantul.

Lurah Girirejo, Imogiri, Dwi Yuli Purwanti mengatakan, saat ini desa dalam posisi dilema. Mereka mendapat aturan berbelit. Yang sama-sama mendapat sanksi jika tidak dilaksanakan. "BLT DD tahap satu dan dua sudah kami maksimalkan. Simalakama ketika harus men-delete program wajib, juga mendapat sanksi," tutur Dwi. (mel/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer