Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluhkan BST yang Tidak Merata

E
Penulis: Editor Content❯
SIAP TERIMA ADUAN: Petugas Piket dari Jajaran DPRD Bantul Aryunadi (kiri) dan Anton Wahana tengah berjaga di Posko Layanan Pengaduan Covid-19 Kantor DPRD Bantul,  (8/6). (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
SIAP TERIMA ADUAN: Petugas Piket dari Jajaran DPRD Bantul Aryunadi (kiri) dan Anton Wahana tengah berjaga di Posko Layanan Pengaduan Covid-19 Kantor DPRD Bantul,  (8/6). (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
 

 

 

RADAR JOGJA – Puluhan warga telah mengadu di posko layanan pengaduan Covid-19 yang dibuka oleh DPRD Bantul kemarin (8/6). Baru hari pertama dibuka hingga kemarin siang, sudah tercatat 50 aduan

 

"Mayoritas aduan terkait bantuan sosial tunai (BST) pemerintah yang tidak merata," ungkap Anggota DPRD Bantul Aryunadi yang kala itu tengah bertugas piket di Posko Layanan Pengaduan Covid-19 kemarin.

Dikatakan, tak sedikit masyarakat mengadu tidak ter-cover bantuan. Padahal sudah masuk dalam pendataan dan telah memenuhi syarat, tidak menerima bantuan lainnya. ”Mereka  mempertanyakan bantuan yang tak tepat sasaran itu,” jelasnya.

Kemudian aduan lain terkait dampak Covid-19 pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menyebabkan usaha minim pemasukan sehingga belum mampu mengaktifkan kembali karyawannya.  "Mereka membutuhkan solusi permasalahan tersebut," ungkap Aryun.

Aryunadi menilai, selama ini banyak masyarakat yang kesulitan menyampaikan aduan kepada pemerintah. Sehingga, dengan dibukanya posko layanan pengaduan Covid-19 ini, dapat menjembatani antara masyarakat dengan Pemkab. ”Keluhan dan kegelisahan masyarakat segera tersampaikan kepada Tim Gugus Tugas Bantul,” jelasnya.

Posko layanan pengaduan ini bersifat fisik maupun non fisik. Secara prosedural, masyarakat dapat melakukan pengaduan langsung dengan mengunjungi Kantor DPRD Bantul. Atau, dapat memanfaatkan hotline pengaduan melalui email DPRD Bantul. Posko pelayanan fisik dibuka sesuai jam kerja organisasi perangkat daerah (OPD).

 

Aryun, sapaannya, mengatakan aduan tersebut akan dipetakan menjadi tiga bagian. Di antaranya, terkait jaringan pengamat sosial, sektor perekonomian dan kesehatan. Dengan pembagian tersebut, secara periodik pimpinan dewan akan membagi berdasarkan tugas dewan. ”Akan merekomendasikan kepada tim gugus tugas,” jelasnya.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengatakan, aduan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan pansus. Dengan harapan, aduan masyarakat mendapatkan solusi. ”Kami akan petakan persoalannya dulu,” jelasnya. (mel/bah)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Niat ke Obelix Malah Piknik Gratis di Parangtritis, DPRD Bantul Soroti Potensi Kebocoran Retribusi

Niat ke Obelix Malah Piknik Gratis di Parangtritis, DPRD Bantul Soroti Potensi Kebocoran Retribusi

Berwisata ke Obelix Seaview di Kabupaten Gunungkidul ternyata bisa sekaligus menikmati Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul tanpa membayar retribusi. Celah ini muncul karena bus wisata yang membawa rombongan ke ...

Bantul Dibayangi Ancaman Miras Oplosan, Permintaan Diprediksi Meningkat Jelang Tahun Baru

Bantul Dibayangi Ancaman Miras Oplosan, Permintaan Diprediksi Meningkat Jelang Tahun Baru

Ancaman peredaran minuman keras (miras) oplosan kembali membayangi Bantul menjelang pergantian tahun. Meningkatnya permintaan minuman beralkohol pada momentum tersebut dikhawatirkan turut membuka peluang peredaran ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer