Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinilai Lamban Tangani Covid-19

E
Penulis: Editor Content❯
KRITIK: Anggota DPRD DIJ Joko Purnomo (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bantul, (21/5). ( MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
KRITIK: Anggota DPRD DIJ Joko Purnomo (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bantul, (21/5). ( MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
Bantul Terima Kartu Kuning dari Kementrian Keuangan

 

RADAR JOGJA - Wabah virus Korona (Covid-19) menyisakan dampak besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Anggaran yang terbatas dan masa berakhir pandemi yang belum dapat diprediksi membuat Pemkab Bantul kelimpungan. Bahkan, Bantul dinilai lamban dalam penanganan Covid-19.

Kritikan ini disampaikan anggota Komisi D DPRD DIJ Joko Purnomo, Kamis (21/5). Dia menyoroti beberapa hal dari evaluasi kinerja Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul terkait bagaimana penanganan Covid-19 oleh Pemkab Bantul. Terutama terkait refocusing anggaran yang tak kunjung selesai. "Berdasarkan laporan fraksi dalam rapat dengar pendapat (RDP), Pemda Bantul mengakui kalau sudah mendapatkan kartu kuning," ujar Joko di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Bantul, Kamis (21/5).

Lanjut dia, kartu tersebut merupakan  peringatan dari Kementrian Keuangan karena Bantul dinilai terlambat dan lamban dalam melakukan refocusing pergeseran anggaran terhadap penanggulangan Covid-19. Hal ini menjadi keprihatinan dan catatan agar menjadi cambuk. Sehingga pemkab sesegera mungkin dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam penanganan dampak covid-19 agar tak semakin parah. "Berharap tetap dalam koridor perundangan. Kami desak supaya Pemkab Bantul ini punya keberanian mengambil langkah tegas," ujarnya.

Politikus yang hendak mencalonkan diri sebagai bakal wabup ini menyayangkan dan merasa kecewa atas sikap pemkab karena tak optimalkan bantuan. Seketika Kemensos memberikan peluang untuk mengusulkan tambahan kuota calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masing-masing Kabupaten/Kota DIJ melalui pintu DPR RI.  "Padahal itu bisa memback up masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Karena bantuan selama ini sangat terbatas," ucapnya.

Dia menyebut, dari sekita 54 ribu pengajuan bantuan ke pusat, hanya tembus sekitar 20 ribu. Yakni, bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Kemarin itu ada 10 ribu kuota bantuan per Kabupaten/Kota. Di DIJ hanya Bantul yang tak mengajukan," ucapnya. Dia menyayangkan, hingga saat ini baru Desa yang dapat mencairkan BLT dari Kementrian.

Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro menilai, langkah Pemda Bantul dalam penanganan Covid-19 ini sudah tepat. Karena penanganan pandemi ini dilakukan secara bertahap. Sehingga sisitem penganggaran tidak dapat diselesaikan langsung. Tentunya melihat situasi dan kondisi perkembangan Covid-19.  "Jangan sampai tergesa-gesa. Begitu semua dianggarkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa ludes seketika sebelum wabah ini berakhir," bebernya.

Terkait adanya lampu kuning, memang dibenarkan. Pemda dalam pergeseran refocusing anggaran bukanlah hal mudah. Lantaran sesuai penanganan Covid-19 semua pembiayaan harus ditekan hingga 50 persen. "Ini sulit bagi Bantul yang anggarannya kecil," ucap politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.

Kendati begitu, pihaknya akan bersikap tegas dalam pengawasan. Pihaknya juga telah memberi warning, agar pemkab selalu berhati-hati dalam hal penganggaran. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyandung hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Helmi Jamharis menegaskan, pemkab akan berupaya semaksimal mungkin dalam penananganan Covid-19 ini. Pihaknya berjanji akan menyusun anggaran sesuai data yang terhimpun sejauh ini. Baik selama masa tanggap darurat ataupun pasca pemulihan. (mel/din)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer