Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati dan Wabup Absen, Dewan Pilih WO

E
Penulis: Editor Content❯
AMANAH RAKYAT: 45 anggota DPRD periode 2019-2024 mengambil sumpah di ruang paripurna DPRD Bantul Selasa (13/8). Pengambilan sumpah dipimpin ketua Pengadilan Negeri Bantul. (SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA)
AMANAH RAKYAT: 45 anggota DPRD periode 2019-2024 mengambil sumpah di ruang paripurna DPRD Bantul Selasa (13/8). Pengambilan sumpah dipimpin ketua Pengadilan Negeri Bantul. (SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA)

RADAR JOGJA - Rapat dengar pendapat (RDP) penanganan Covid-19 menuai kritikan pedas dari anggota dewan. Rapat yang disengelarakan jajaran legislatif dan eksekutif itu dinilai tak relevan. Hingga separuh dari jumlah anggota dewan memutuskan walk out dari Ruangan Paripurna DPRD Bantul.


Salah satu anggota dewan Supriyono yang memutuskan untuk keluar ruangan dan tak mengikuti kegiatan RDP. Bukan tanpa alasan, sebab pelaksanaan RDP tak menghadirkan pucuk pimpinan Bantul Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih selaku penanggungjawab. "Bukan semua diserahkan pada sekda," tegas Supriyono Selasa (19/5).


Supriyono menyayangkan ketidakhadiran Pimpinan Bantul dalam pembahasan RDP penanganan Covid-19. Karena penanganan ini membutuhkan fokus khusus tidak cukup hanya diwakili Sekda. Terutama mengenai refocusing anggaran yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. "Sejauh mana pelaksanaan berjalan. Meskinya disampaikan runtut," ucapnya.


Misalnya, dasar hukum refocusing tahap satu. Mekanisme pemangkasan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)  harus jelas. Arah anggaran seperti apa, seharusnya masing-masing OPD memiliki grand desain tentang anggaran penanganan Covid-19. ”Sehingga tak asal pangkas,” ketusnya.


Supriyono menilai, hal ini sangat riskan apabila anggaran tidak dibeberkan secara transparan dan akuntabel. Seperti halnya program padat karya dan bursa kerja khusus (BKK) yang sudah disosialisasikan kepada rakyat, sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang tender. ”Tidak bisa jika hanya mengandalkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Perpu kan hanya Covid-19 setelah itu kan kembali semula," katanya.


Selain itu, pembahasan tanpa memberikan rancangan printout dinilai tak kompeten. "Nah, kalau seperti ini terus ada OPD yang tidak kerja sehingga hanya nganggur. Apalagi secara jutlak juknis itu Pemda belum membuat perencanaan anggaran pelaksanaan Covid-19," kritiknya.


Sementara itu Sekda Bantul, Helmi Jamharis mengaku pihaknya belum menyediakan laporan resmi mencangkup pertanyaan-pertanyaan di dalam forum tersebut. Kendati begitu, Helmi menegaskan, terkait kegiatan penanganan Covid-19, pihaknya akan menyusun laporan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menjelaskan, tidak semua OPD dapat melakukan penanganan Covid-19 selama masa tanggap darurat. "Ada yang konsen dalam pemulihan setelah pandemi," katanya.


“Seandainya dewan tidak puas dengan jawaban tadi, kami mohon maaf. Kami menjawab apa yang kami tahu sesuai dokumen,” imbuhnya. (mel/bah)


Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer