
RADAR JOGJA - Rapat dengar pendapat (RDP) penanganan Covid-19 menuai kritikan pedas dari anggota dewan. Rapat yang disengelarakan jajaran legislatif dan eksekutif itu dinilai tak relevan. Hingga separuh dari jumlah anggota dewan memutuskan walk out dari Ruangan Paripurna DPRD Bantul.
Salah satu anggota dewan Supriyono yang memutuskan untuk keluar ruangan dan tak mengikuti kegiatan RDP. Bukan tanpa alasan, sebab pelaksanaan RDP tak menghadirkan pucuk pimpinan Bantul Bupati Bantul Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih selaku penanggungjawab. "Bukan semua diserahkan pada sekda," tegas Supriyono Selasa (19/5).
Supriyono menyayangkan ketidakhadiran Pimpinan Bantul dalam pembahasan RDP penanganan Covid-19. Karena penanganan ini membutuhkan fokus khusus tidak cukup hanya diwakili Sekda. Terutama mengenai refocusing anggaran yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. "Sejauh mana pelaksanaan berjalan. Meskinya disampaikan runtut," ucapnya.
Misalnya, dasar hukum refocusing tahap satu. Mekanisme pemangkasan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus jelas. Arah anggaran seperti apa, seharusnya masing-masing OPD memiliki grand desain tentang anggaran penanganan Covid-19. ”Sehingga tak asal pangkas,” ketusnya.
Supriyono menilai, hal ini sangat riskan apabila anggaran tidak dibeberkan secara transparan dan akuntabel. Seperti halnya program padat karya dan bursa kerja khusus (BKK) yang sudah disosialisasikan kepada rakyat, sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang tender. ”Tidak bisa jika hanya mengandalkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Perpu kan hanya Covid-19 setelah itu kan kembali semula," katanya.
Selain itu, pembahasan tanpa memberikan rancangan printout dinilai tak kompeten. "Nah, kalau seperti ini terus ada OPD yang tidak kerja sehingga hanya nganggur. Apalagi secara jutlak juknis itu Pemda belum membuat perencanaan anggaran pelaksanaan Covid-19," kritiknya.
Sementara itu Sekda Bantul, Helmi Jamharis mengaku pihaknya belum menyediakan laporan resmi mencangkup pertanyaan-pertanyaan di dalam forum tersebut. Kendati begitu, Helmi menegaskan, terkait kegiatan penanganan Covid-19, pihaknya akan menyusun laporan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menjelaskan, tidak semua OPD dapat melakukan penanganan Covid-19 selama masa tanggap darurat. "Ada yang konsen dalam pemulihan setelah pandemi," katanya.
“Seandainya dewan tidak puas dengan jawaban tadi, kami mohon maaf. Kami menjawab apa yang kami tahu sesuai dokumen,” imbuhnya. (mel/bah)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




