Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Pembelajaran Daring Segera Dievaluasi

E
Penulis: Editor Content❯
Anggota Komisi D DPRD Bantul Supriyono (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
Anggota Komisi D DPRD Bantul Supriyono (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ telah memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh (daring) hingga 15 Mei  mendatang. Kendati begitu, metode pembelajaran ini menuai banyak kritikan karena dianggap tidak efektif. Karena itu banyak masukan agar dilakukan evaluasi lantaran pembelajaran tersebut dinilai kurang optimal. "Banyak yang mengeluhkan," ungkap Anggota Komisi D DPRD Bantul Supriyono, Sabtu (2/5).

Menurutnya, sistem pembelajaran ini dinilai tak merata. Sebab, banyak warga yang belum siap. Di Bantul misalnya. Banyak orangtua yang mengeluhkan tidak mampu mengikuti perkembangan pendidikan. Selain minimnya sumber daya manusia (SDM) juga berasal dari golongan menengah ke bawah. Sehingga sistem ini dinilai membebani orangtua murid.

"Sistem ini tidak bisa dipukul rata antara wilayah perkotaan dan pedesaan," ungkapnya. Di beberapa tempat di Bantul, masih ada yang kesulitan mendapatkan jaringan internet. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi ke depan.

Keluhan dari beberapa guru juga dia terima. Insentif guru honorer yang masih rendah, juga tidak cukup untuk pengeluaran kuota internet. Karena membutuhkan kuota banyak untuk mendapatkan jaringan akses internet yang baik. Beban lain juga dirasakan siswa. Jam belajar yang cenderung pendek dan tugas praktik yang mendominasi tidak mampu dikerjakan dalam waktu sehari. "Kalau kondisi ini dibiarkan dan hanya diperpanjang. Kualitas pendidikan bisa hancur," ujarnya.

Karena itu dia memintapemerintah cepat tanggap menghadapi situasi saat ini. Yakni menganalisis dan menindaklanjuti dampak pandemi korona secara mendetail dari semua sektor.

Anggota Komisi D DPRD Bantul Paidi menambahkan, untuk menindaklanjuti darurat pendidikan ini pihaknya telah menyusun panitia khusus (pansus). Pansus melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul.

Direktur Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan Sarang Lidi Yuliani mengatakan, kondisi ini perlu dilakukan evaluasi mendalam. Yakni agar poal pendidikan ini dapat berjalan tanpa membebankan banyak pihak. "Jika memang sistem ini digagas untuk persiapan pengembangan pendidikan ke depan, pemerintah juga harus siap memfasilitasi," tegasnya. (mel/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Eliminasi TBC, Wamendagri Minta Desa Aktif Lakukan Deteksi Dini

Eliminasi TBC, Wamendagri Minta Desa Aktif Lakukan Deteksi Dini

Wamendagri Akhmad Wiyagus mendorong penguatan peran berjenjang pemda hingga desa untuk mempercepat eliminasi TBC. Provinsi hingga desa diminta berkolaborasi lintas sektor dan mengintegrasikan program ke dalam APBD.

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Pengelolaan perpustakaan desa atau kalurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah persoalan. Dari 75 perpustakaan desa yang ada, baru sekitar 15 perpustakaan yang benar-benar aktif dan berjalan dengan baik.

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer