Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurutnya, sistem pembelajaran ini dinilai tak merata. Sebab, banyak warga yang belum siap. Di Bantul misalnya. Banyak orangtua yang mengeluhkan tidak mampu mengikuti perkembangan pendidikan. Selain minimnya sumber daya manusia (SDM) juga berasal dari golongan menengah ke bawah. Sehingga sistem ini dinilai membebani orangtua murid.
"Sistem ini tidak bisa dipukul rata antara wilayah perkotaan dan pedesaan," ungkapnya. Di beberapa tempat di Bantul, masih ada yang kesulitan mendapatkan jaringan internet. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi ke depan.
Keluhan dari beberapa guru juga dia terima. Insentif guru honorer yang masih rendah, juga tidak cukup untuk pengeluaran kuota internet. Karena membutuhkan kuota banyak untuk mendapatkan jaringan akses internet yang baik. Beban lain juga dirasakan siswa. Jam belajar yang cenderung pendek dan tugas praktik yang mendominasi tidak mampu dikerjakan dalam waktu sehari. "Kalau kondisi ini dibiarkan dan hanya diperpanjang. Kualitas pendidikan bisa hancur," ujarnya.
Karena itu dia memintapemerintah cepat tanggap menghadapi situasi saat ini. Yakni menganalisis dan menindaklanjuti dampak pandemi korona secara mendetail dari semua sektor.
Anggota Komisi D DPRD Bantul Paidi menambahkan, untuk menindaklanjuti darurat pendidikan ini pihaknya telah menyusun panitia khusus (pansus). Pansus melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul.
Direktur Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan Sarang Lidi Yuliani mengatakan, kondisi ini perlu dilakukan evaluasi mendalam. Yakni agar poal pendidikan ini dapat berjalan tanpa membebankan banyak pihak. "Jika memang sistem ini digagas untuk persiapan pengembangan pendidikan ke depan, pemerintah juga harus siap memfasilitasi," tegasnya. (mel/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




