Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TPST Piyungan Tak Layani Armada Tanpa Pengungkit

E
Penulis: Editor Content❯
GARUK: Ekskavator membantu armada tanpa pengungkit melakukan bongkar muat di TPST Piyungan (1/5). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
GARUK: Ekskavator membantu armada tanpa pengungkit melakukan bongkar muat di TPST Piyungan (1/5). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
 

RADAR JOGJA – Mulai hari ini, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) tidak akan melayani armada tanpa pengugkit. Kebijakan itusesuai degan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota di DIJ.

“Jadi mulai hari ini (kemarin) terjadi penertiban armada. Di sana antrean menumpuk, kemudian kami suruh tanda tangan pernyataan. Sekali itu masuk dan nggak boleh kembali lagi,” jelas Kepala Balai Pengelola Sampah TPST Piyungan Fauzan Umar.

Ditegaskan, hanya armada yang memiliki pengungkit yang akan dilayani oleh TPST Piyungan. Namun, ternyata kebijakan tersebut berdampak pada warga sekitar TPST Piyungan yang memang memiliki hak perlakuan khusus. “Mereka nggak mampu memiliki dump (pengungkit). Nanti kami laporkan ke DLH Bantul. Bahwa mereka adalah warga yang terkena dampak,” sebut Fauzan.

Terhadap sopir armada lainnya, disarankan memenuhi persyaratan untuk mendapat rekomendasi dari DLH tempatnya beroperasi. Dijelaskan, rekomendasi yang dapat diajukan oleh supir armada ada dua macam, yaitu untuk membuang sampah ke TPST Piyungan atau ke depo masing-masing kabupaten-kota. “Semua kabupaten-kota sudah memiliki depo. Cuma permasalahannya ingin dibuang ke TPST, mungkin karena harganya beda,” ungkap Fauzan.

Sementara itu, supir armada pengangkut sampah dari Sleman, Akib, mengaku dipusingkan dengan biaya. Akibat pandemi korona, dia kehilangan banyak pelanggan, sehingga tidak sanggup memasang pengungkit untuk armadanya. “Pelanggan pada berhenti, nggak bayar, pendapatan kami dari mana,” ketusnya.

Syarat untuk melengkapi rekomendasi dari DLH juga urung dilakoni, sebab layanan KIR tutup. Namun, jika tidak memiliki rekomendasi, dia tidak dapat mencari nafkah. Sebab, sampah yang diambil dari warga kemungkinan akan dibuang di jalanan. “Depo dari pemerintah overload, mana jam 11.00 sudah tutup. biayanya juga lebih mahal, per KK Rp 7.500, kalau per rit Rp 75.000,” keluhnya.

Hal yang sama dirasakan sopir armada yang beropersi di Gedong Kuning, Toyib. Kemarin, tosanya masih dapat membuang sampah di TPST Piyungan. Namun, mulai hari ini dia tak akan dilayani di TPST PIyungan. Saat ini, Toyib dan rekan-rekannya mengupayakan mediasi dengan pengelola. “Kami mengusahakan mediasi agar tetap dapat bekerja. Kami ingin masih bisa bertahan dengan apa yang kami punya,” ujarnya ditemui di salah satu warung sekitar TPST Piyungan.

Kepala DLH Bantul Ari Budi Nugroho mengatakan kantornya memiliki armada pengungkit sebanyak 35 unit. Sedangkan armada swasta yg sudah direkomendasi oleh DLH Bantul sekitar sepuluh unit. Total terdapat 45 armada dapat dilayani oleh TPST Piyungan, namun saat dikonfirmasi penambahan jumlah armada, dia enggan untuk menjawab.

Dari pengamatan Radar Jogja, tidak terjadi antrean panjang armada untuk bongkar muat di TPST Piyungan. Dermaga yang beroperasi hanya satu, yaitu di bagian atas yang dikelola pemerintah. Tapi, armada yang tidak memiliki pengungkit membongkar muatannya di tepi jalan. Tampak armada tersebut dibantu oleh ekskavator, sebab dermaga penuh dan memerlukan waktu untuk diratakan kembali. (cr2/bah)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer