Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Mulai tanggal 1 Mei, armada yang diperbolehkan membuang sampah di TPST Piyungan adalah armada jenis dump truck dan direkomendasi oleh DLH,” sebutnya kemarin (23/4).
Jumlah armada yang baru sebanyak 45 unit, diharapkan bisa bertambah. Dalam waktu beberapa hari kedepan, masih ada yang akan mengajukan rekomendasi ke DLH. “Kami akan selektif memberikan rekomendasi hanya kepada armada yang memberikan pelayanan sampah kepada warga Bantul,” cetusnya.
Disebutkan, jumlah volume sampah di Bantul paling kecil dibandingkan Sleman dan Jogja. Disebutkan pula, DLH Bantul akan mengoptimalkan armada. “Dengan meningkatkan manajemen pengangkutan sampah, dapat melayani volume sampah yg sudah terlayani selama ini,” katanya.
Mengenai rencana dari DLH Bantul untuk membuat TPS sementara, Ari menyebut sedang melakukan kajian tahun ini. Namun, ada kemungikinan armada yang direkomendasikan tidak mampu melayani masyarakat Bantul. “Bagi penyedia layanan sampah yang tidak memiliki rekomendasi, kami dorong membuat MoU dengan DLH,” cetusnya.
Penyedia layanan diminta membayar retribusi sesuai perda, dengan syarat mereka harus punya TPS bayangan. TPS tersebut diusahakan sendiri oleh pemilik armada atau paguyuban. “Atau ke depo milik Pemda Bantul,” sebutnya.
Sementara itu, sopir armada dari Sleman Yanto menyebutkan, armada miliknya merupakan armada baru yang belum memiliki pengungkit. “Armada saya belum satu tahun. Ini cicil, belum selesai. Pusing cari utangan,” keluhnya.
Sedangkan supir armada dari Grojokan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul Jajang Abo sudah mengganti armadanya dengan dump truck. Pemerintah disebutnya tidak dapat mengerti dengan keadaan ekonomi supir armada. “Keputusannya harus hidrolik. Mobil kecil juga hidrolik. Padahal uang sampah yang berapa? Kami menjerit,” ketusnya.
Jajang pun mengaku sudah bertemu Kepala DLH Bantul. Dikatakan, aturan itu tidak dapat diubah karena kewenangan provinsi. “Dari Paguyuban Ngablak yang beranggota 32 orang, hanya saya yang sudah memiliki rekomendasi,” sebutnya.
Dikeluhkan juga, TPS bayangan milik pemerintah itu jauh. “Masak harus buang ke terdekat di Depok, Sleman. Ya jaraknya tiga kali lipat,” tandasnya. (cr2/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




