Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sukardiyono menyatakan siap melayangkan gugatan atas keputusan Majelis Kehormatan Partai DPP Gerindra. Dia didampingi kuasa hukumnya akan menindaklanjuti keputusan tersebut. Bukan tanpa alasan, dia menolak keputusan Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu. Dia hanya ingin menunjukkan kebenaran atas ketidakadilan tersebut.
"Pertimbangannya, keputusan itu kurang adil," ungkap Sukardiyono ditemui seusai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Bantul, Senin (14/4).
Sebagaimana, polemik tersebut, tutur dia, tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Dirinya pun telah dilantik. Dugaan itu menurutnya tidak sesuai dengan dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polemik tersebut juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bantul dan sudah dilakukan pemeriksaan lagi oleh KPU. Selain itu, saat di proses di tingkat DPC tidak bermasalah.
"Itu artinya, saat ada polemik awal sudah klir. Kalau nggak klir saya tidak dilantik jadi anggota dewan," ujarnya.
Atas gugatan nantinya, dia ingin menunjukkan kebenaran. Juga ingin meluruskan permasalahan. Karena jika hal seperti ini dibiarkan justru dapat mencederai citra demokrasi. "Gugatannya seperti apa semua sudah saya serahkan ke pihak saya (kuasa hukum, red)," kata Sukardiyono.
Ditemui terpisah, Tutung Tubagus Suwagiyo Kuasa Hukum Sukardiyono mengatakan gugatan tersebut masih dalam proses menyurati Partai Gerindra. Setelah proses itu berjalan akan berlanjut melayangkan surat ke instansi lain, seperti KPU dan Bawaslu. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus lantaran adanya wabah korona. "Semua sedang di proses. Melihat situasi seperti ini agak terhambat," ungkap Tutung. Dia mengatakan, kemungkinan proses akan berjalan kembali setelah wabah ini selesai.
Sebelumnya, kasus yang menyandung Sukardiyono yaitu dugaan sengketa pemilu pada Pemilu Serentak 2019 lalu. Namanya terseret, karena diduga melakukan penggeseran suara terhadap Sefti.
Sementara Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul Darwinto mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti perintah DPP dengan melayangkan surat ke Pimpinan DPRD Bantul Hanung Rahajo. Kendati begitu, surat ditarik kembali lantaran ada beberapa yang direvisi. "Setelah selesai revisi ini langsung kami layangkan ke pimpinan DPRD, selanjutnya agar dapat ditidaklanjuti oleh KPU," tuturnya.
Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan kebijakan kepada Sukardiyono agar membagi masa kerja jabatan dewan kepada Sefti. Masing-masing 2,5 tahun. Namun, Sukardiyono menolak. Karena tak taat dengan keputusan tersebut, sehingga dia dikeluarkan dari partai dan dikenai PAW. "Silahkan, kalau pak Sukardiyono mau menggugat, itu haknya. Kami selaku DPC mentaati keputusan DPP," ungkapnya. (mel/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




