Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Armada Tanpa Pengungkit Dilarang Beroperasi Mei

E
Penulis: Editor Content❯
TAWA: Sopir armada pengangkut sampah tanpa penjungkit mengantre untuk bongkar muat di dermaga swasta TPST Piyungan  (14/4). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
TAWA: Sopir armada pengangkut sampah tanpa penjungkit mengantre untuk bongkar muat di dermaga swasta TPST Piyungan  (14/4). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Armada pengangkut sampah tanpa pengungkit masih dapat beroperasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Senin (14/4). Pemberlakuan larangan terhadap armada yang tidak direkomedasikan oleh pemerintah kabupaten-kota, baru akan dilaksanakan 1 Mei mendatang.

 

Kepala Balai Pengelola Sampah TPST Piyungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIJ Fauzan Umar menjelaskan saat ini masih membebaskan operasional armada tanpa pengungkit. Selanjutnya, pada 1 Mei armada yang beroperasi harus mendapat rekomendasi, yang kriterianya diserahkan kepada pemerintah kabupaten-kota.

 

Dijelaskan, dump truck, truk hidrolik menjadi salah satu yang direkomendasikan. Kedua jenis armada tersebut, memenuhi kriteria sebagai armada pengungkit. Sebab, armada yang tidak memiliki pengungkit harus bongkar secara manual dan membutuhkan waktu lama. “Nanti akan terjadi antrean,” ujarnya.

 

Penerapan kebijakan tersebut dikarekan kondisi TPST Piyungan yang sangat memprihatinkan. Penutupan sementara pun dimungkinkan kembali terulang. “Karena keterbatasan alat jadi harus seperti itu. Kecuali kalau alat berat banyak, sebagian dapat menata sebagian untuk malayani armada,” paparnya.

 

Sementara itu, sopir armada Fajar Restu Wibowo mengaku masih bingung karena armadanya tidak memiliki pengungkit. Sedangkan untuk membeli truk sampah terkendala biaya. Apalagi selama ini dia hanya mengandalkan pemerintah desanya. ”Saya hanya diberdayakan desa,” ujar pria yang pengangkut sampah dari Srimulyo, Piyungan, Bantul itu.

 

Sedangkan sopir armada asal Sleman, Sumargiono mengaku kebijakan tersebut membawa dilematis tersendiri. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman hanya akan merekomendasikan armada dengan pengungkit. Namun, jika armadanya diganti menjadi truk, jalanan kampung tempatnya biasa mengangkut sampah tidak muat. “Sama jalan masuknya boleh tidak. Kampung kan punya aturan, truk dilarang masuk, ada risiko merusak jalan,” ujarnya.

 

Padahal, Pemkab Sleman tidak mampu mengangkut sampah masyarakat sendirian. “Serba salah, semua dilema,” tambahnya.

 

Keputusan Pengelola untuk memperbolehkan truk hidrolik disambut baik oleh Ketua Paguyuban Eker-eker Golek Menir, Sodik Marwanto. Keputusan pengelola dianggapnya lebih ringan, daripada menganti armada menjadi truk sampah. “Saya sudah pesan hidrolik. Harganya sekitar Rp 20 juta, itu pun bekas,” ujarnya.

 

Sodik berharap, pengelola nantinya dapat bersikap tegas dan tidak tebang pilih. Untuk sopir armada yang belum mampu membeli truk sampah atau memasang hidrolik, diminta untuk membuang di depo TPS sementara yang akan dikelola oleh paguyubannya. “Nanti ada perpindahan dari armada yang memiliki hidrolik,” jelasnya.

 

Saat ini, Paguyuban Eker-eker Golek Menir memiliki 150-an anggota yang tersebar di Jogja, Sleman, dan Bantul. Tercatat sekitar tujuh orang sudah membeli truk sampah. Sedangkan lima orang anggota sudah memesan hidrolik. “TPS baru satu, masih kami wacanakan,” ujarnya. (cr2/bah)

 

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer