Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluhkan Klaim SG Menjadi Tanah Kas Desa

E
Penulis: Editor Content❯
TOLAK KLAIM: Penggarap Lahan Pertanian Pasir Desa Poncosari, Srandakan Arman Apriyanto, 29 (kiri) dan Maryanto, 40 merasa resah dengan Klaim TSG jadi TKD ditemui di Kantor DPRD Bantul, (2/3). ( MEITIKA CANDRA LATIFA/RADAR JOGJA )
TOLAK KLAIM: Penggarap Lahan Pertanian Pasir Desa Poncosari, Srandakan Arman Apriyanto, 29 (kiri) dan Maryanto, 40 merasa resah dengan Klaim TSG jadi TKD ditemui di Kantor DPRD Bantul, (2/3). ( MEITIKA CANDRA LATIFA/RADAR JOGJA )
 

RADAR JOGJA - Arman Apriyanto, 29 dan Maryanto, 40, wadul ke DPRD Bantul. Itu lantaran larangan penggunaan buldoser untuk menggarap lahan pasir di wilayah Cangkringan, Desa Poncosari, Srandakan. Padahal, sudah hampir empat tahun mereka mengolah lahan berstatus Sultanat Ground (SG) itu.

 

 

 

"Sejak 11 Februari kami tidak diizinkan menggunakan alat berat dengan alasan merusak lingkungan. Apalagi harus mengajukan izin," ungkap Arman di Kantor DPRD Bantul, Senin(2/3).

 

Dia menduga larangan itu dilakukan oleh oknum desa. Sebab selama ini, tanah SG yang berada di Selatan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) itu sejak 1948 sudah dikelola warga Poncosari. ”Dikelola secara turun temurun hingga saat ini,” tuturnya.

Dijelaskan, tidak ada perjanjian hitam putih di atas kertas kala itu. Dia hanya melakukan kontrak hak pakai selama lima tahun terhitung sejak 2016. Luasnya lahan yang digarap sekitar 8 ribu meter persegi. Sebanyak empat kapling atau empat pemilik yang berbeda.

 

Selama dikelola, diklaim hasilnya maksimal dan menjadi lahan produktif pertanian holtikultura. Seperti, cabai, bawang merah, terong dan melon. "Setelah jadi lahan produktif kok ada klaim bahwa itu Tanah Kas Desa (TKD)," ungkap Arman penuh curiga. Disebutkan, ratusan patok bertuliskan TKD kini memenuhi lahan pertanian tersebut. Sebagian petani sudah mencabut patok tersebut.  Disebutkan, terdapat 18 pengelola lahan SG dan penggarapannya ada lima orang. Semuanya warga Kulonprogo. Tiga di antaranya penggarap dengan modal besar.

 

”Memang, perjanjian pengelolaan SG itu tanpa ada kekancingan. Hanya diizinkan secara lisan. Konon, disampaikan oleh HB IX dan HB X melalui kegiatan sosialisasi,” jelasnya.

 

Sementara itu Maryanto mengatakan belum ada bukti dari desa bahwa SG tersebut adalah TKD. Mereka pun sudah mengkonfirmasikan langsung ke pihak dukuh maupun desa. ”Hasilnya belum menemui titik terang,” jelasnya.

 

Untuk mengantisipasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, mereka mendatangi Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul. Mereka mengajukan audiensi. Pengelola SG dan Penggarap akan menemui Dinas terkait sekaligus mengajukan audiensi Bupati agar jelas duduk perkara dan penyelesaiannya. "Sehingga jelas petanya. Mana SG dan mana TKD," ucapnya.

 

Sementara itu dihubungi terpisah, Lurah Desa Poncosari Supriyanto tidak membenarkan terkait pelarangan alat berat sekaligus pematokan SG menjadi TKD. Dia mengatakan, alat berat sudah lama berada di lokasi tersebut. Disinggung soal patok TKD, dia mengelak adanya pemasangan dilakukan pihak desa.

 

"Tidak ada pematokan. SG ya SG. TKD ya TKD. Saya malah belum tahu ada itu," ungkap dia.

 

Dia mengaku tidak hafal betul berapa banyak SG di wilayahnya. Yang dia tahu TKD Desa Poncosari seluas 15 hektare termasuk yang di wilayah Pantai Cangkring. (mel/bah)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer