Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bentuk Pedukuhan Anti Politik Uang

E
Penulis: Editor Content❯
TOLAK MONEY POLITIK: Warga Padukuhan Krapyak Kulon, Panggungharjo Deklarasikan Padukuhan Anti Politik Uang (APU),  (2/3). ( PANWASLU SEWON FOR RADAR JOGJA )
TOLAK MONEY POLITIK: Warga Padukuhan Krapyak Kulon, Panggungharjo Deklarasikan Padukuhan Anti Politik Uang (APU),  (2/3). ( PANWASLU SEWON FOR RADAR JOGJA )
 

RADAR JOGJA – Politik uang kerap beredar di masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk menantisipasi warga Padukuhan Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul membentuk perdukuhan anti politik uang.  "Kita harus berani menolak. Mampu memerangi politik uang," ungkap Ketua Panwaslu Kecamatan Sewon Selfi Hidayati, Minggu(1/3).

 

Deklarasi diikuti sekitar 1.700 orang. Terdiri dari 12 RT dan jajaran Bawaslu Bantul. Mereka mendeklarasikan untuk siap menolak politik uang.

 

Adanya pedukuhan anti politik uang, diharapkan warga mengenal regulasi Pemilihan. Sehingga, masyarakat benar-benar paham pentingnya memilih pemimpin yang jujur. Disamping itu politik uang juga bisa merugikan banyak pihak. Karena ada ketidakjujuran dalam memilih, karena bukan elektabilitas pemimpin tetapi karena uang.

 

Selfi yang juga warga Padukuhan Krapyak Kulon ini mengatakan, sebelum pendeklarasian sudah dilakukan sosialisasi di tingkat RT dan setiap agenda kegiatan kampung. Warga pun sepakat memerangi anti politik. "Kami juga meminta komitmen dari Ketua RT, dukuh dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)," ungkapnya.

 

Dikatakan, komitmen ini sejalan dengan Desa Panggungharjo sebagai desa anti politik uang 2019 lalu. Pelaksanaannya, disinergikan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah ada. "Kami dorong di pedukuhan lainnya dan tiga desa di Sewon," ungkapnya.

 

Sementara itu Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Bantul Nuril Hanafi mengatakan, pembentukan pedukuhan anti politik uang, pertama kalinya dilakukan di Bantul, maupun DIJ. Bahkan, dia mengklaim di tingkat nasional. Sementara sepuluh desa juga sudah mendeklarasikan tolak politik uang.  Masyarakat diharapkan menjadi partisipan yang turut melakukan pengawasan diseluruh tahapan. Gerakkan ini diharapkan menjadi virus positif di masyarakat.  "Diharapkan bukan sekedar deklarasi. Tetapi juga aksi sosialisasi berkelanjutan," jelasnya. (mel/bah)

 

 

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap TahunDicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Bertambahnya jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) membuat kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kebumen 2029 diproyeksikan meningkat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen menyiapkan dana...

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer