Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maju Pilkada, Wajib Mundur dari Jabatan

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memberikan catatan bagi legislator yang ingin menjadi bakal calon kepala daerah. Mereka wajib mundur dari jabatan jika ingin ikut dalam Pilkada 2020.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU 18/2019 tentang Pencalonan Pilkada 2020.

Tertuang bahwa anggota legislatif harus menyertakan surat pengunduran diri. Atau lepas jabatan ketika melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah.

"Bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Syaratnya harus menyertakan surat pengajuan pengunduran diri ketika mendaftar," kata Didik (31/12).

Dikatakan, peraturan tersebut juga berlaku pada bakal calon yang berstatus PNS, TNI, Polri, kepala desa, pegawai BUMN serta BUMD, jika ingin maju sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati.

Didik mengaku bahwa peraturan serta syarat pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah disosialisasikan. Kepada partai politik dan organisasi masyarakat.

Pendaftaran bakal calon bupati dilakukan 16-18 Juni 2020. KPU Bantul ingin agar para bakal calon bisa aktif berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu.

"KPU meminta parpol maupun bakal calon perseorangan aktif melakukan konsultasi melalui layanan help desk KPU Bantul. Help desk dibuka sejak 4 Desember 2019 setiap Senin-Jumat pukul 08.00-16.00," ujar Didik.

Divisi Teknis KPU Bantul Joko Santosa mengatakan bagi bakal calon yang ingin maju Pilkada 2020 melalui jalur perseorangan harus memiliki dukungan sedikitnya 53.026 orang. Dan wajib menandatangani pakta integritas.

Sedangkan calon dari partai politik, syarat pencalonan di antaranya surat persetujuan dari pengurus pusat. Serta pakta integritas yang harus ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal pimpinan partai pusat.

Joko mengatakan selain syarat tersebut, calon melampirkan keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan. Tidak sedang memiliki tanggungan utang. (inu/iwa/rg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Catat 9.308 Pemilih Baru, Total DPT Berkelanjutan 1,04 Juta Orang

KPU Kabupaten Magelang Tak Nganggur usai Pemilu, Layani Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026,

KPU Kabupaten Magelang Tak Nganggur usai Pemilu, Layani Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026,

Evaluasi Layanan Publik, KPU Kabupaten Magelang Gelar Forum Konsultasi Bersama Stakeholder KPU Kabupaten Magelang Catat Ratusan Permohonan Layanan Sepanjang 2026, Data Pemilih Paling Dominan Tingkatkan Kualitas Pelayan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer