Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadaan Mobil Dinas Ditolak

E
Penulis: Editor Content❯
Penyebabnya, Defisit APBD Bantul Masih Tinggi ( IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA )
Penyebabnya, Defisit APBD Bantul Masih Tinggi ( IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Pengajuan anggaran pengadaan kendaraan dinas bagi DPRD, camat, serta kepala desa di Bantul sebesar Rp 6 miliar ditolak gubernur. Rencana pengadaan yang dimasukkan dalam APBD 2020 tidak dapat direalisasikan, karena defisit anggaran tinggi.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas tersebut dicoret atas hasil evaluasi gubernur pekan lalu. Dasar pencoretan yakni karena jumlah defisit APBD Bantul masih tinggi. Yaitu di angka 12,11 persen.

Meskipun dicoret, Helmi menampik kalau ajuan pengadaan kendaraan dinas tersebut dilarang gubernur. Menurutnya, pengajuan tersebut masih bisa diproses pada periode berikutnya. Ketika angka defisit merendah.

"Pertimbangannya karena defisitnya tinggi. Jadi untuk belanja-belanja yang belum mendesak seperti pengadaan kendaraan dinas bisa dianggarkan periode berikutnya," kata Helmi (31/12).

Dikatakan, menurut peraturan Gubernur DIJ besaran defisit harus di angka 6,5 persen. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan pengadaan anggaran mobil dinas untuk Pemkab Bantul.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiantoro menyatakan pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) defisit sebesar 25 persen. Kemudian oleh Badan Anggaran (Banggar) ditekan hingga defisit 12,11 persen. Kemudian pada APBD 2020 akan ditekan lagi menjadi defisit 6,9 persen.

"Sesuai arahan gubernur, itu angka defisit harus 6,5 persen. Namun (Bantul) ternyata 6,9 persen, itu sudah mentok dan maksimal," kata Nur.

Dikatakan, pengurangan defisit bisa dilakukan karena ada beberapa kebijakan yang dikoreksi. Di antaranya pembatalan beberapa program serta rasionalisasi anggaran yang sebelumnya masuk pada rancangan APBD 2020.

Adapun yang dibatalkan adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengadaan mobil dinas pimpinan dewan camat lurah, pembangunan gedung metrologi, seragam dinas anggota DPRD, serta renovasi pagar.

Juga dilakukan rasionalisasi dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas DPRD atau kunjungan kerja. "Proyek pembangunan pelebaran Jalan Cinomati di Pleret juga dirasionalisasi," kata Subiantoro. (inu/iwa/rg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer