Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sanksi Jukir Nakal Selama Nataru

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal menindak tegas pelaku wisata nakal. Yakni mereka yang memberlakukan harga tidak sesuai standar selama libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Bupati Bantul Suharsono mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar bisa menindak tegas para oknum nakal tersebut. Apabila ditemukan oknum nakal, bisa diberi sanksi.

Dia sudah menugaskan Dinas Perdagangan melakukan pemantauan di pusat kuliner yang biasa dikunjungi wisatawan ketika liburan. Suharsono juga meminta Dinas Perhubungan menindak juru parkir (jukir) yang memasang tarif tidak wajar.

Sanksi yang diberikan cukup tegas yakni akan memberhentikan usaha oknum nakal tersebut. "Saya sudah tugaskan dinas terkait untuk muter (memonitor). Supaya jangan nutuk (mengutip dengan nomimal tak wajar). Takutnya nanti wisatawan kapok datang ke Bantul," ujar Suharsono (23/12).

Dikatakan, adanya imbauan tidak menaikkan harga semata-mata agar wisatawan nyaman. Sehingga Bantul tetap menjadi jujukan wisatawan dari dalam atau luar negeri.

Namun Suharsono tidak melarang pelaku usaha mengambil keuntungan selama liburan Nataru. Menaikkan harga ditoleransi, selama masih dalam batas wajar.

‘’Menaikkan harga yang tidak wajar adalah ketika harga makanannya Rp 10 ribu tapi dijual Rp 25 ribu. Tapi kalau harganya Rp 10 ribu dinaikkan jadi Rp 11 ribu itu tidak apa-apa. Masih wajar," kata Suharsono.

Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono mengatakan Polres Bantul telah bekerja sama dengan Pemkab Bantul. Yakni menindak praktik pungutan liar (pungli). Khususnya pungli penyelenggaraan parkir di objek wisata.

Menurut Wachyu, praktik parkir nutuk kerap terjadi saat musim liburan panjang. Termasuk libur Nataru. Dia khawatir praktik itu meresahkan wisatawan. Memperburuk citra pariwisata Bantul.

Wachyu berharap wisatawan yang menjadi korban pungli melapor. Disertai barang bukti. Hal itu supaya kepolisian bisa menindak oknum nakal tersebut.

"Tentunya akan ada sanksi dan tindakan tegas bagi oknum nakal. Karena sudah ada pasal-pasalnya," kata Wachyu. (inu/iwa/rg)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Pimpinan Pansus DPRD dan kepala dinas teknis berdiskusi saat rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Kamis (1/10). (M Hafied

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen Wahid Mulyadi. (M Hafied/Radar Joggja)DPRD Kebumen Geram PAD di Bawah 50 Persen, Pemkab Diminta Evaluasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer