Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantah Ada Aturan Baru soal Pelunasan Tagihan

E
Penulis: Editor News❯
BANTUL - BPJS Kesehatan Cabang Jogja membantah perihal rencana pembayaran klaim minimal 25 persen per bulan. BPJS cabang yang membawahi Kota Jogja, Bantul, dan Gunungkidul itu berdalih tidak ada kebijakan baru dari BPJS Kesehatan.

”Kami bayarkan sesuai dengan yang ditagihkan, bukan hanya 25 persen. Kan semuanya by aplikasi. Jadi, kalau total nominal itu, ya, kami bayarkan itu,” elak Kepala BPJS Cabang Jogja Dwi Hesti Yuniarti disinggung mengenai kebijakan baru BPJS Kesehatan.

Kendati mengelak, Hesti mengakui BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 26 bank mitra. Itu sebagai solusi jika rumah sakit ingin mengajukan pinjaman dana talangan. Toh, besaran dana talangan yang dibutuhkan setiap rumah sakit berbeda.

”Ketika rumah sakit tidak mengambil solusi itu, tidak masalah. Bukan menjadi kewajiban,” katanya.

Terkait tunggakan klaim RSUD Panembahan Senopati, dia berdalih pelunasan klaim RSUD tinggal menunggu waktu.

”Hanya menunggu jatuh tempo pembayaran saja,” ucapnya.

Kondisi itu berbeda dengan RSUD Wirosaban. Menurutnya, BPJS baru bisa menyelesaikan klaim bulan Mei dan Juni. Sedangkan pengajuan klaim bulan Maret dan April belum diterima. Itu lantaran rumah sakit dalam proses reakreditasi.

“Itu sudah kami terima klaimnya, tinggal menunggu pembayaran,” katanya.

Karena itu, dia membantah memiliki tunggakan utang Rp 16 miliar. BPJS Kesehatan hanya mengakui pengajuan klaim bulan Mei hingga Juni. Totalnya Rp 7,6 miliar.

”Jadi itu (Rp 7,6 miliar, Red) yang sudah kami akui. Ini dalam proses menunggu jatuh temponya,” tambahnya. (cr15/zam/rg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

10 Tahun Jadi Peserta, Nur Hidayah Apresiasi BPJS Keliling, Perbaiki Akun Mobile JKN Tanpa Antre

10 Tahun Jadi Peserta, Nur Hidayah Apresiasi BPJS Keliling, Perbaiki Akun Mobile JKN Tanpa Antre

Kemudahan mengakses layananadministrasi menjadi salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat melalui kehadiran BPJS Keliling.

Demi UHC, Efisiensi Tak Boleh Ganggu Anggaran Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kebumen

Demi UHC, Efisiensi Tak Boleh Ganggu Anggaran Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kebumen

Demi UHC, Efisiensi Tak Boleh Ganggu Anggaran Kepesertaan BPJS Kesehatan di KebumenDemi UHC, Efisiensi Tak Boleh Ganggu Anggaran Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kebumen

Pansus Raperda Pencabutan Perda Jamkesda DPRD Kabupaten Sleman, Dicabut karena Sudah Tidak Relevan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Jamkesda DPRD Kabupaten Sleman, Dicabut karena Sudah Tidak Relevan

DPRD Sleman menyepakati pencabutan Perda Jamkesda Nomor 11 Tahun 2010 karena sistem jaminan kesehatan kini terintegrasi dalam program JKN BPJS Kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer