Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BANTUL - Di tengah mengawal proses penghitungan suara, kontestan pemilu harus bersiap-siap menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Sebab, kontestan Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul wajib menyerahkan LPPDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menegaskan, kewajiban menyerahkan LPPDK tertuang dalam pasal 335 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi ini juga mencantumkan sanksi bagi kontestan yang mbalela atau tidak menyerahkan LPPDK.
”Bagi caleg (calon legislatif) terpilih bisa dibatalkan penetapan calon terpilihnya,” tegas Didik Minggu (28/4).
Menurutnya, penyerahan LPPDK maksimal 1 Mei. Hingga sekarang hanya ada beberapa konstestan pemilu yang telah menyerahkan LPPDK.
”Yang lain rata-rata masih sebatas konsultasi,” ucapnya. (cr5/zam/zl)
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menegaskan, kewajiban menyerahkan LPPDK tertuang dalam pasal 335 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi ini juga mencantumkan sanksi bagi kontestan yang mbalela atau tidak menyerahkan LPPDK.
”Bagi caleg (calon legislatif) terpilih bisa dibatalkan penetapan calon terpilihnya,” tegas Didik Minggu (28/4).
Menurutnya, penyerahan LPPDK maksimal 1 Mei. Hingga sekarang hanya ada beberapa konstestan pemilu yang telah menyerahkan LPPDK.
”Yang lain rata-rata masih sebatas konsultasi,” ucapnya. (cr5/zam/zl)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



