Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

68 ASN Tak Dapat Uang Pensiun

M
Penulis: Magang❯
PROTES PEMERINTAH: Giyono (kanan) menunjukkan surat pemberhentian hormat tanpa hak pensiun PNS. (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
PROTES PEMERINTAH: Giyono (kanan) menunjukkan surat pemberhentian hormat tanpa hak pensiun PNS. (MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
BANTUL - Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memakan korban. Sebagian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul dipastikan tidak memperoleh uang pensiun. ”Aturan ini kurang sesuai,” kritik Mujiyono, staf di MTs N Pundong, Selasa (26/2).

Dalam aturan itu, ASN yang memiliki masa aktif kerja kurang lima tahun sejak diangkat sebagai CPNS (calon pegawai negeri sipil) tidak mendapatkan uang pensiun. Warga Dusun Jebugan, Tirtomulyo, Kretek, ini tak menampik bahwa dia diangkat sebagai ASN pada 1 November 2014. Dia bakal memasuki pensiun pada Agustus 2019.

Dengan begitu, masa aktif kerjanya hanya 4 tahun sembilan bulan. ”Tapi, masa kerja golongan saya 17 tahun enam bulan,” ucapnya. Dari itu, Mujiyono melayangkan protes kepada pemerintah. Sebab, masa kerja aktifnya, seharusnya, lebih dari lima tahun terhitung Agustus 2019. Hanya menjadi 4 tahun sembilan bulan karena kesalahan pemerintah. ”Dulu, ada kesalahan teknis pemerintah, sehingga mundur,” tuturnya. Senada dikeluhkan Giyono.

Dia menyebut ada 68 ASN Kemenag di DIJ yang terancam tidak mendapatkan uang pensiun. Sebanyak 57 di antaranya ASN di lingkungan Kantor Kemenag Bantul.”Saat ini kami sudah melayangkan surat kanwil Kemenag dan pusat. Tapi belum ada respons,” kata pria yang ditunjuk sebagai ketua paguyuban ASN Kena Dampak PP Nomor 11 tahun 2017 ini.Dia berharap pemerintah merespons. Agar mereka dapat memasuki pensiun dengan tenang. (cr6/zam/mg4)

Advertisement
Advertisement
Editor : Magang
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Gunungkidul Usulkan 370 Formasi ASN 2026, Tunggu Persetujuan Pusat

Pemkab Gunungkidul Usulkan 370 Formasi ASN 2026, Tunggu Persetujuan Pusat

Pemkab Gunungkidul mengusulkan 370 formasi ASN untuk pengadaan 2026, terdiri atas 335 CPNS dan 35 PPPK. Namun, pengisian kebutuhan pegawai tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara..

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Anggaran Terbatas, Hanya Usulkan 100 Formasi CPNS

Pemkab Bantul mengusulkan 100 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk rekrutmen 2026. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Berdasar data Badan K

Kabar Baik Bagi Tenaga Pendidik, Pemerintah Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS 2027

Kabar Baik Bagi Tenaga Pendidik, Pemerintah Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS 2027

Pemerintah berencana membuka peluang bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berstatus paruh waktu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2027. Selain diangkat menjadi PNS, gur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer