Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kalau Ngeyel, APK Akan Dicopot Paksa

M
Penulis: Magang❯
DITERTIBKAN : Satpol PP Sleman menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan di Jalan Matematika, Condongcatur, Depok, Sleman, beberapa waktu lalu (16/1). (RADAR JOGJA FILE)
DITERTIBKAN : Satpol PP Sleman menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan di Jalan Matematika, Condongcatur, Depok, Sleman, beberapa waktu lalu (16/1). (RADAR JOGJA FILE)
BANTUL – Kesadaran para calon legislatif (caleg) maupun partai politik untuk mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) masih rendah.Hingga pertengahan Februari ini saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul sudah mencatat 736 pelanggaran yang dilakukan parpol.

Komisioner Bawaslu Bantul Harlina mengungkapkan pelanggaran terkait dengan pemasangan APK bahkan hampir bisa ditemukan diseluruh kecamatan. Tapi pelanggaran paling banyak dia temukan di kecamatan Banguntapan.
“Ada 338 pelanggaran pemasangan APK di Banguntapan,” katanya Minggu (17/2).

Jumlah tersebut berbanding jauh dengan kecamatan lain. Seperti Kasihan yang ditemukan sejumlah 120 pelanggaran, kecamatan Pleret sejumlah 116 pelanggaran, Pajangan 94 dan Imogiri 40 pelanggaran. “Pandak yang paling sedikit dengan 28 pelanggaran,” ujarnya.

Harlina juga mengatakan, pelanggaran terkait APK ini masih cenderung pada kebiasan lama. Yaitu pada tempat yang jelas dilarang penggunaannya. “Juga pemasangan APK pada fasilitas umum seperti pohon, tiang listrik dan tiang telepon,” katanya.

Sedangkan untuk jenis APK yang dipakai, lanjut Harlina ada pada jenis bendera dan rontek. Jumlah total bendera yang berhasil dikumpulkan oleh pihaknya bahkan tercatat ada 187 buah. Dan untuk jenis alat peraga kampanye rontek ada 104 buah.

Selain kedua alat tersebut, ada APK yang juga menjadi perhatian oleh Bawaslu, yaitu pada jenis baliho. Pihaknya mengaku hingga saat ini telah menertibkan sejumlah 47 baliho yang terbukti melanggar.

Untuk penindakannya, Harlina mengaku tidak segan untuk melakukan pencopotan paksa. Hal itu jika pemilik APK tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan oleh Banwaslu. “Untuk penindakan pencopotan APK yang melangar. kami ajak Satpol PP,” katanya.

Agar tidak dicopot paksa, dia mengingatkan tentang kesadaran para figur parpol agar mau taat kepada peraturan. Hal ini supaya alat peraga yang mereka miliki tetap bisa terpasang dan bisa melakukan kampanye bisa berjalan dengan lancar.(cr5/pra/mg3)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kaderisasi Pondasi dan Jantung Masa Depan Partai Politik, DPW PKB DIJ Targetkan Tingkatkan Enam Ribu Kader

Kaderisasi Pondasi dan Jantung Masa Depan Partai Politik, DPW PKB DIJ Targetkan Tingkatkan Enam Ribu Kader

Kaderisasi menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan masa depan partai politik (parpol). Menyadari itu, kaderisasi harus menjadi gerakan yang terus hidup di seluruh tingkatan partai.

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bawaslu Kabupaten Magelang Bina 48 Desa, Cegah Politik Uang Tak Berhenti di Deklarasi

Bawaslu Kabupaten Magelang Bina 48 Desa, Cegah Politik Uang Tak Berhenti di Deklarasi

Ketua Bawaslu saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer