Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Tak Sanggup Gaji P3K

E
Penulis: Editor News❯
BANTUL - Janji Presiden Joko Widodo merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ternyata membuat Pemkab Bantul kelabakan. Hingga sekarang pemkab belum mengetahui pos anggaran gaji dan tunjangan untuk pegawai yang disebut-sebut diprioritaskan bagi guru tidak tetap kategori dua (GTT K-2) itu.

Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan, rencana rekrutmen P3K yang digaungkan pemerintah pusat terkesan mendadak. Meski, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Sebab, hingga sekarang kementerian yang dipimpin Syafruddin itu belum mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan perekrutan P3K.

”Sumber gaji P3K dari mana sumbernya kami juga belum tahu,” jelas Helmi di kompleks Parasamya Senin (28/1).

Bekas sekretaris DPRD Bantul ini tak menampik pos gaji dan tunjangan bisa dianggarkan dalam APBD. Hanya, APBD 2019 telah diketok. Dengan begitu, gaji dan tunjangan P3K mustahil dianggarkan dalam waktu dekat ini. Paling cepat adalah akhir tahun. Saat pembahasan APBD Perubahan 2019.

Kendati secara administrasi memungkinkan, Helmi memastikan keuangan daerah tidak akan sanggup meng-cover. Sebab, dana alokasi umum (DAU) yang diterima pemkab pada tahun ini tak mengalami kenaikan.

”Kalau dibebankan ke pemerintah daerah bisa defisit,” jelasnya.

Helmi meyakini kabupaten/kota lain di Indonesia juga keberatan jika gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada pemerintah daerah. Dari itu, Helmi berharap agar persoalan P3K segera menemui titik terang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta menambahkan, persiapan rekrutmen P3K seharusnya sudah dimulai bulan ini. Namun, pemkab masih menunggu petunjuk teknisnya.
”Sehingga belum ada kejelasan,” tuturnya.

Menurutnya, lowongan P3K untuk mengakomodasi GTT K-2 yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti pendaftaran CPNS (calon pegawai negeri sipil). Terutama, syarat maksimal berusia 35 tahun.

Dengan P3K, pejabat yang tinggal di Sanden ini berharap persoalan kepegawaian tuntas. Toh, pendapatan P3K sama dengan ASN (aparatur sipil negara). Yang membedakan hanya tunjangan pensiun.

”Dari itu, rekrutmen P3K hampir sama dengan CPNS. Ada seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang,” tambahnya. (cr6/zam/fn)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ditunjukkan Album Alumni UGM di Persidangan, Jokowi Sebut Kesalahan Penulisan Asal Sekolah Tanggung

Ditunjukkan Album Alumni UGM di Persidangan, Jokowi Sebut Kesalahan Penulisan Asal Sekolah Tanggung

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan belum pernah melihat buku Album Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1957–Februari 1988 yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum terdakwa Roy Suryo dalam pe

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD Hingga S1 Miliknya di Sidang PN Jakarta Timur

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD Hingga S1 Miliknya di Sidang PN Jakarta Timur

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menunjukkan seluruh ijazah pendidikan yang ia tempuh, termasuk ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).  Sidang...

Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Pencemaran Nama Baik Roy Suryo dan Dokter Tifa Minggu Depan

Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Pencemaran Nama Baik Roy Suryo dan Dokter Tifa Minggu Depan

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu pada Kamis (5/11/2026) minggu depan.  Jokowi..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer