Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tidak Dapat Dana Desa Lagi, Warga 3 RT Wadul DPRD

A
Penulis: Administrator❯
MENUNTUT: Warga RT 5, RT 6, dan RT 7 dari Pedukuhan Pandak berkumpul di depan lobi DPRD Bantul menuntut haknya, Kamis (6/9). (SUKARNI MEGAWATI/RADAR JOGJA)
MENUNTUT: Warga RT 5, RT 6, dan RT 7 dari Pedukuhan Pandak berkumpul di depan lobi DPRD Bantul menuntut haknya, Kamis (6/9). (SUKARNI MEGAWATI/RADAR JOGJA)
BANTUL – Tidak lagi merasakan dana desa, warga dari tiga RT di Wijirejo Pandak wadul ke DPRD Bantul. Warga merasa pelayanan pamong di balai desa tidak maksimal. Bahkan merasa disepelekan.

“Kami setiap meminta solusi selalu ditanggapi dengan emosi. Setiap meminta bantuan pasti ditunda,” ungkap Ketua RT 07 Pedukuhan Pandak Wijirejo Jumakir saat melakukan audiensi ke Komisi A DPRD Bantul kemarin (6/9).

Dia mengklaim bahwa warga desa belum pernah merasakan kucuran dana desa. Padahal sudah taat pajak. Proposal juga sudah pernah dilayangkan. Alasannya kelurahan punya prioritas yang harus didahulukan. Tiga RT itu baru sekali mendapat bantuan.

“Saat perbaikan cor blok saja. Tapi ini belum tuntas semua saja, dana sudah dialokasikan untuk yang lain,” keluhnya.

Ketua RT 06 Giyana juga angkat bicara, dengan menyebut jalan desa di tiga RT ini sudah rusak parah sejak lama. Kontur jalan di tiga RT ini banyak yang berbatu kerikil dan terjal. “Padahal jalan-jalan tersebut merupakan akses menuju sekolah, pedukuhan dan desa sebelah,” katanya.

Dia menyesalkan sikap pemerintah desa yang tidak tanggap. Mereka menuding pamong desa hanya memprioritaskan RT asal para pamong . “Kami meminta keadilan,” tegasnya.

Ketika menyampaikan hal itu, salah satu pamong malah nyeletuk meminta tiga RT pindah desa saja. Kondisi menjadi sempat memanas.

Menanggapi hal ini Lurah Wijirejo Murtanda mengaku proposal permohonan pembangunan desa tidak bisa diajukan oleh perseorangan. Ada mekanisme yang harus dilalui seperti musyawarah dusun (musdus). Hasilnya baru ditentukan di desa.

“Tahun ini tiga RT itu belum pernah mengajukan hasil musdus,” jelasnya.
Terkait arogansi pamong yang dilaporkan warga, Murtanda mengaku sudah tegur. “Kami akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Saat menemui warga, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo menilai perlu pembinaan pamong desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dia menegaskan pamong harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, karena mereka memegang peran penting dalam pemerintahan desa.

“Kami akan mengomunikasikan hal ini dengan lurah dan camat. Karena mereka yang memegang wilayah,” katanya. (ega/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak hingga Minim PJU, Komisi C Sleman Minta Pemprov DIY Tingkatkan Kualitas Insfrastruktur

Jalan Rusak hingga Minim PJU, Komisi C Sleman Minta Pemprov DIY Tingkatkan Kualitas Insfrastruktur

Komisi C DPRD Sleman mendorong Pemprov DIY meningkatkan kualitas infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Sleman. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari jalan berlubang, drainase, minimnya lampu ..

Realisasi Pajak MBLB Jauh Dari Target, Pemkab Kebagian Debu dan Jalan Rusak

Realisasi Pajak MBLB Jauh Dari Target, Pemkab Kebagian Debu dan Jalan Rusak

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Kulon Progo hingga September 2026 baru mencapai Rp 1,16 miliar atau masih jauh dari target. DPRD Kulon Progo pun mengkritik aktivitas pertambangan yang dinilai lebih

Status Jalan Turun, Warga Padukuhan Pandu, Hargorejo, Kokap Nekat Swadaya Cor Jalan Rusak

Status Jalan Turun, Warga Padukuhan Pandu, Hargorejo, Kokap Nekat Swadaya Cor Jalan Rusak

Warga Padukuhan Pandu, Kalurahan Hargorejo melakukan pengecoran jalan lingkungan secara swadaya.Status Jalan Turun, Warga Padukuhan Pandu, Hargorejo, Kokap Nekat Swadaya Cor Jalan Rusak

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer