Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement


SEMENTARA itu, Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis menganggap pembangunan IPAL komunal merupakan salah satu solusi jitu mengatasi pencemaran air. Kendati begitu, Wildan mengingatkan, pembangunan IPAL komunal bukan perkara gampang.
”Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” jelas Wildan di kantornya belum lama ini.
Di antara syarat tersebut adalah badan sungai. IPAL komunal harus terletak di dekat sungai. Ini ber fungsi sebagai tempat pembuangan air limbah yang telah terolah. Namun, badan sungai saja tidak cukup. Lokasi IPAL harus berada di kemiringan. Tujuannya agar pembuangan air olahan IPAL berjalan dengan bantuan grafitasi.
Wildan mengakui IPAL komunal dapat dibangun di atas lahan dengan kemiringan yang tak begitu memadai. Problemnya adalah proses pembuangan air harus dengan teknologi yang notabene berharga mahal. Sementara, IPAL komunal dikelola masyarakat secara mandiri.
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah adanya keinginan masyarakat plus dukungan pemerintah desa. Juga, berbadan hukum.
”Kalau tidak ada keinginan dan berbadan hukum susah. Wong yang mengelola nantinya adalah masyarakat sendiri,” tuturnya.
Oleh sebab itu, penuntasan problem buruknya kualitas air cukup sulit. Apalagi, tidak sedikit perkampungan di Bumi Projotamansari yang jauh dari sungai. Itu diperparah dengan kian terbatasnya anggaran sanimas reguler. ”Sehingga sambungan rumah menjadi salah satu solusi,” katanya. (zam/fn)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



