Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sarankan Dukung PTSL 2018

E
Penulis: Editor News❯
 

BANTUL - Banyaknya kuota program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diterima Kabupaten Bantul tahun ini ternyata membuat sejumlah elemen tak terkecuali Komisi A DPRD Bantul ketar-ketir.

Komisi yang membidangi pertanahan ini meminta pemkab ikut turun memberikan dukungan kepada Badan Pertanahan Nasional. Yang paling mencolok adalah bantuan sarana penunjang seperti alat tulis kantor (ATK).

"Bentuknya dengan pinjam pakai," jelas Anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin di Kompleks DPRD Bantul, Kamis (15/3).

Dikatakan, bantuan peminjaman ATK ini penting. Itu berfungsi untuk menginput berbagai data pemberkasan sertifikat. Menurutnya, BPN bakal kelabakan tanpa dukungan ATK. Sebab, sertifikat yang bakal ditangani pada 2018 mencapai 76 ribu bidang tanah.

"Bila perlu pemkab meminjamkan gedung arsip juga," sarannya.

Dalam kesempatan itu, politikus PKS ini mengapresiasi respons pemkab. Terutama, terkait regulasi pembiayaan PTSL. Di mana, dalam regulasi berupa peraturan bupati itu menyerahkan pemungutan tarif kepada kelompok masyarakat. Sebab, tarif yang dipatok dalam surat keputusan bersama hanya Rp 150 ribu per bidang. "Fakta yang terjadi di lapangan biaya itu tidak cukup," tambahnya.

Kepala BPN Bantul Yohannes Supama mengakui kuota tahun ini bertambah hingga tiga kali lipat dibanding 2017. Di mana Kabupaten Bantul hanya mendapatkan 25.900 bidang tanah. Kendati begitu, Supama optimistis PTSL tahun ini bisa selesai. "Karena seluruh elemen termasuk pemkab sangat membantu," ucapnya singkat. (zam/ila/mg1)


Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bagian dari Keistimewaan, 1.554 Kasus Pertanahan Kalurahan hingga Kasultanan Bakal Rampung 2029

Bagian dari Keistimewaan, 1.554 Kasus Pertanahan Kalurahan hingga Kasultanan Bakal Rampung 2029

Bagian dari Keistimewaan, 1.554 Kasus Pertanahan Kalurahan hingga Kasultanan Bakal Rampung 2029 

Nilai Ada Kejanggalan Peralihan Tanah Keluarga Lanjarsari, PBKH UAJY Minta Warkah ke BPN Sleman

Nilai Ada Kejanggalan Peralihan Tanah Keluarga Lanjarsari, PBKH UAJY Minta Warkah ke BPN Sleman

Dugaan kasus mafia tanah terjadi di Kabupaten Sleman. Korbannya adalah keluarga Lanjarsari dengan kerugian dua bidang tanah milik almarhum suaminya, Komaridin. Satu bidang berada di Kalurahan Maguwoharjo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer