Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuding Pemkab Inkosisten

E
Penulis: Editor News❯
 


BANTUL - Polemik kebijakan Bupati Bantul Suharsono tidak memperpanjang kontrak 346 pekerja harian lepas (PHL) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terus bergulir. Setelah melakukan serangkaian aksi bahkan wadul ke pemprov, eks PHL yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini kembali mengeluarkan uneg-unegnya.

Mereka menuding pemkab tidak konsisten. Di antaranya, mengenai rekrutmen 666 PHL baru di berbagai OPD.

Koordinator P3K Raras Rahmawati Ningsih menganggap ada kejanggalan dalam proses rekrutmen PHL baru di lingkungan pemkab. Sebab, pengumuman rekrutmen ini muncul hanya sehari pascapemberian surat hasil tes psikologi. Di mana tes yang dipercayakan kepada Polda DIJ ini menjadi penanda kontrak PHL dilanjutkan atau tidak.

"Katanya (penghentian kontrak) untuk efisiensi, tapi kok malah merekrut," ketus Raras di salah satu rumah makan di Jalan Imogiri Timur, Minggu (21/1).

Bila memang dengan dasar efisiensi, eks PHL yang setahun terakhir bekerja sebagai staf di Dekranasda ini menilai, pemkab tak perlu mengeluarkan kebijakan rekrutmen. Apalagi, jumlah posisi yang direkrut lebih besar dibanding PHL yang tidak diperpanjang kontraknya. Toh, keuangan daerah mengalami defisit cukup besar.

Inkosistensi lain adalah status eks PHL. Raras mengungkapkan, rombongan eks PHL memperoleh angin segar kala audiensi dengan pemprov. Ketika itu, jajaran pemkab yang diundang berdalih bahwa 346 PHL ini belum diberhentikan. Kontraknya bakal habis 31 Januari 2018. Padahal, surat hasil tes psikotes yang diumumkan pada 9 dan 10 Januari menunjukkan bahwa PHL dengan kategori tidak memenuhi syarat (TMS) tidak diperpanjang kontraknya.

"Setelah beberapa aksi sikap pemkab berubah-ubah," kritiknya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Danu Suswaryanta berargumen tidak ada yang keliru dengan rekrutmen PHL baru. Rencananya, pemkab memang berenana merekrut ratusan PHL pada awal 2018. Bila ditambah dengan eks PHL yang tidak diperpanjang kontraknya, jumlah rekrutmen menjadi 666 orang.

"Anggarannya memang sudah direncanakan. Termasuk anggaran untuk gajinya. Tidak muncul tiba-tiba," tandasnya.

Selama ini, kata Danu, rekrutmen PHL ditangani OPD terkait. Jumlah personel antar-OPD jomplang. Ada yang terlalu banyak. Sebaliknya, tidak sedikit OPD yang kekurangan. Nah, penataan PHL kali ini bertujuan untuk optimalisasi. Agar anggaran yang digelontorkan pemkab untuk membayar PHL tidak sia-sia.Melalui penataan ini pula, rekrutmen terpusat di BKPP. (zam/ila/mg1)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dinkes Sleman Buka 92 Formasi Pegawai BLUD, 33 Posisi Afirmasi Khusus untuk PHL

Dinkes Sleman Buka 92 Formasi Pegawai BLUD, 33 Posisi Afirmasi Khusus untuk PHL

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman membuka rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 92 formasi. Puluhan posisi tersedia, mulai dari dokter umum, dokter gigi, psikolog klinis, hingga bidan.

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Enam Ratus Ton Sampah di Kebumen Belum Dikelola, Bahas Draf Perubahan Perda Pengelolaan Sampah

Pimpinan Pansus DPRD dan kepala dinas teknis berdiskusi saat rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, Kamis (1/10). (M Hafied

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Komunikasi Dengan Pemprov DIY Terkait Tambang Pasir Tuksono

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer