KEBUMEN - DPRD Kebumen membuka opsi agar seluruh destinasi wisata milik pemerintah daerah dapat dikelola pihak ketiga. Wacana alternatif ini muncul sebagai langkah srategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang dinilai belum opimal.
Ketua Komisi C DPRD Kebumen Bambang Suparjo menyatakan, harus diakui destinasi wisata pelat merah masih sulit berkembang. Lokasi wisata milik pemerintah daerah justru belum mampu bersaing dengan obyek wisata swasta maupun yang dikelola kelompok masyarakat.
Ujungnya sektor pariwisata secara otomatis tidak memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan daerah. "Saya lebih senang. Ketika target pendapatan tidak tercapai kemudian ingin dikelola pihak ketiga, boleh silahkan," ujarnya kepada Radar Jogja, Rabu (8/4).
Bambang mengatakan, skema pengelolaan wisata oleh pihak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dia tak ingin keberadaan destinasi wisata milik pemerintah daerah justru menjadi beban keuangan daerah.
Kendati begitu, menurutnya wacana ini tetap perlu kajian secara komperehensif serta pembahasan mendalam antara eksekutif dan legislatif. "Poin pokoknya sepakat dulu, potensi dikelola pihak ketiga," jelasnya.
Diterangkan, opsi lelang ini bukan berarti pemerintah daerah melepas aset seluruhnya. Namun lebih menekankan peluang kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai lebih berpengalaman dan profesional mengelola potensi wisata.
Baca Juga: Siapkan Rp 60 Juta untuk Mesin MPOS, Uji Coba Cashless di TPR Baron Segera Diluncurkan
Pola kerjasama ini, kata Bambang, mestinya dilakukan dengan jangka waktu panjang agar calon pengelola wisata tidak ragu berinvestasi. "Boleh saja, tapi kemudian harus dilakukan aprasial yang sesuai," ucanya.
Bambang bersyukur, selama musim libur lebaran lalu Kabupaten Kebumen mampu menempati posisi puncak daerah dengan kunjungan wisata terbanyak di Jawa Tengah. Hal lain yang membuat lega adalah tiga dari 10 top destinasi yang paling banyak dikunjungi di Jawa Tengah berada di Kebumen. Namun ketiga destinasi wisata tersebut bukan milik pemerintah daerah.
Berkaca dari hal tersebut menurut Bambang menunjukkan wisata yang dikelola pemerintah daerah belum menjadi pilihan favorit masyarakat. Kondisi ini terlihat dari rendahnya tingkat kunjungan wisatawan serta minimnya inovasi dalam pengelolaan.
Baca Juga: Kisah Gusti Prabu Sidak Vendor Kaus demi Amankan Uang PMI DIY dari Praktik Korupsi
Oleh karena itu, dia mendorong dinas terkait lebih peka menjawab tantangan sektor pariwisata ke depan. "Dinas itu kalau bisa tidak usah mengelola pendapatan. Dia hanya regulator saja, tempat promosi wisata dan pembinaan," tegas Bambang.
Terpisah, Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kebumen Taufiq Hidayat sepakat dengan wacana yang digulirkan DPRD. Dari mekanisme kerjasama ini pemerintah daerah justru akan menerima kejelasan terkait pendapatan daerah. Artinya tidak lagi sibuk dengan polemik capaian target. "Wacana bagus. Sebisa mungkin invstor dari desa setempat atau badan usaha desa," ungkapnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo