JOGJA- Kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) menjadi peringatan, khususnya pada industri pariwisata DIY.
Kebijakan ini menimbulkan efek domino serius. Dan sektor pariwisata menjadi salah satu paling rentan terdampak.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut, tahun depan akan menjadi masa tersulit bagi pelaku pariwisata setelah dua tahun terakhir diguncang kebijakan yang serupa.
Dan memaksa memeras pikiran hingga tenaga untuk bertahan hidup.
"2026 hilalnya akan lebih suram karena daya beli masyarakat akan semakin berkurang, pemangkasan TKD otomatis banyak proyek berkurang padahal itu menjadi pasar hotel dan restoran," ujarnya saat dihubungi, Senin (13/10/2025).
Deddy menjelaskan, pemangakasan anggaran TKD berpotensi memperburuk perekonomian sektor pariwisata. Misalnya, dana promosi pariwisata daerah yang otomatis akan berkurang.
Kemudian meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang diadakan pemda setempat akan semakin tidak kelihatan hilalnya pada 2026.
"Perputaran ekonomi masyarakat otomatis akan berkurang yang menyebabkan efek domino, bahkan dapat dirasakan pelaku UMKM," terangnya.
Selama ini, kebutuhan makanan berat maupun ringan dari adanya MICE di setiap hotel didapatkan melalui produk-produk UMKM.
Adanya pemangkasan menjadikan event yang diadakan di hotel maupun resto berpotensi berkurang.
Industri pariwisata DIY diibaratkan terkena dampak efisiensi anggaran secara bertubi-tubi. Dimulai pada 2025, dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpress) tentang efisiensi anggaran.
Selama hampir satu tahun ini, reservasi MICE di hotel DIY mengalami penurunan signifikan.
"Tahun ini tingkat turunnya MICE rata-rata sudah 40 dibandingkan tahun 2024," jelasnya.
Sedangkan biaya operasional hotel sangat tinggi. "Mengurangi jam kerja atau karyawan cukup logis untuk bertahan," tandasnya.
Kendati begitu, PHRI telah belajar dari pengalaman mulai saat pandemi Covid-19 hingga efisiensi anggaran 2025.
Ditambah lagi kebijakan larangan study tour yang otomatis mengguncang pariwisata di DIY.
Mereka pada akhirnya memutuskan untuk mencari pangsa pasar baru dengan tidak mengandalkan event atau MICE dari pemerintah lagi.
Sedangkan daerah lain sangat serius berbenah dan memprioritaskan pariwisata mereka. Ditambah lagi infrastruktur tol yang sudah terkoneksi sampai Prambanan.
"Semakin memberikan penekanan akan hal itu di tengah ketidak standaran produk pariwisata yg belum mampu menahan wisatawan yang tinggal lebih lama di DIY," bebernya.
Tahun 2026, lanjutnya, menjadi tantangan untuk industri pariwisata dengan berkurangnya TKD DIY sebesar 23 persen. Karena itu, sektor ini dituntut mandiri dan berinovasi.
Baca Juga: Diduga Korban Kekerasan, Wanita Hamil Muda Tewas Tragis di Hotel Palembang Tangan Terikat Mulut Tersumpal Pakaian Dalam
"Konsep cost sharing harus menjadi solusi untuk keberlangsungan bersama, saya yakin pariwisata DIY kuat dan mampu menghadapinya. Kuncinya soliditas dalam koridor Jogja tourism integreted," jelasnya.
Ia mengajak para pelaku pariwisata untuk menggali potensi lain yg memang selama ini belum dikerjakan secara maksimal dan justru memiliki spending yang cukup bagus. Tiga pokja telah dibentuk untuk mengakselerasi itu.
Pertama pokja event & festival, pokja pendidikan dan pokja healt tourism.
"Ketiga pokja ini harapannya bisa mengakselerasi ceruk pengganti market goverment & study tour, butuh keseriusan semua pihak untuk menghadapi kondisi emergency ini," ucapnya. (oso/wia)