RADAR JOGJA - Bagi aparatur sipil negara (ASN) generasi 80-90an awal pasti tidak asing lagi dengan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau juga biasa disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Program ini ada di zaman Orde Baru saat Presiden Soeharto menjabat, yang kini telah dihilangkan dan tinggal kenangan.
P4 merupakan program wajib yang diikuti siswa sekolah hingga CPNS sebagai panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Penataran itu semacam workshop yang berisi tentang penjabaran kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Program diadakan secara menyeluruh di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di DIY.
"Itu saya ikut penataran saat Prajabatan tahun 1988 di Gedung SMPN 5 Jogja," ujar Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Pemprov DIY Didik Wardaya kepada Radar Jogja, Jumat (30/5).
Waktu itu, lanjutnya, penataran P4 menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh CPNS. Materi saat penataran ada 36 butir Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. "Ketika melayani masyarakat, saya jadi tahu mana yang melanggar butir Pancasila dan mana yang tidak," tuturnya.
Mantan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY itu menilai, program P4 membekas di ingatannya. Selain karena penataran yang dilakukan selama kurang lebih seminggu, materi yang disampaikan juga dari pagi sampai sore. "Membekas lagi karena mau izin tidak ikut kan susah. Alasan apa pun tidak bisa," kelakarnya.
Dulu ada badan khusus yang membawahi program P4. Namanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Badan ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 oleh Presiden Soeharto dan dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 oleh Presiden BJ Habibie.
Gedung BP7 DIY dulu berlokasi di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 55-57, Bumijo, Jetis, Jogja. Tepatnya persis di sebelah selatan Universitas Janabadra. Saat ini, gedung tersebut difungsikan sebagai bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. "Dulu beberapa angkatan juga menjalani penataran P4 di sana," bebernya.
Seingat Didik, cukup banyak peserta penataran di angkatannya. Ada sekitar 40-50 an orang. Pemateri saat penataran P4 berasal dari berbagai sektor. Mulai dari praktisi, akademisi hingga perwakilan dari pemerintah. Mereka semua mempunyai sertifikat lulus menjadi penatar P4. "Istilahnya Manggala P4 berperan sebagai fasilitator dan pemandu dalam proses penataran," jelasnya.
Peserta penataran, lanjutnya, setelah mengikuti agenda itu kemudian mendapatkan semacam sertifikat lulus P4. Sertifikat itu nantinya juga menjadi syarat pengangkatan pegawai. "Itu persyaratan CPNS naik ke PNS," tandasnya.
Menurutnya, setelah P4 ditiadakan, materi pengenalan kaitannya dengan implementasi Pancasila juga masih dilakukan. Namun tidak lagi dengan nama yang sama. Sifatnya hanya disisipkan melalui materi-materi saat Masa Orientasi Siswa (MOS) pada siswa baru. "Cuma tidak terlalu dalam dan dikhususkan," ungkapnya.
Baginya, program penataran P4 dinilai sebagai agenda rutin pada umumnya. Penanaman materi ideologi Pancasila dapat membekas baginya. Ia menjadi tahu tindakan yang ia lakukan sesuai dengan 36 butir implementasi Pancasila atau tidak. "Sebenarnya bagus menurut saya. Yang menjadi masalah ketika itu digiring menjadi alat politik, itu tidak bagus," tegasnya. (oso/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita